Sukses

Jimly Asshiddiqie: Klaim China di Natuna Hanya Sebatas Romantisme Sejarah

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jimly Asshiddiqie angkat suara terkait kerenggangan antara Indonesia dan China di Natuna. Menurut dia, klaim China atas perairan Natuna memiliki latar belakang psikologis.

"Saya rasa RRC ini hanya psikologis saja. Romantisme sejarah dan psikologi karena semua orang dunia memberi nama lautnya itu Laut China Selatan," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1/2019).

"Ya karena dia merasa itu bagian dari wilayah dia. Karena namanya laut China Selatan. Namanya sekarang laut China Selatan. Makanya kita ganti nama itu. Sebaiknya namanya laut Asia Tenggara saja. Jangan laut China Selatan," imbuhnya.

Padahal, kata dia, kalau menilik peta pulau Natuna dan sekitarnya berada jauh sekali dari daratan China kalau dibandingkan dengan daratan negara-negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Brunai, Filipina.

"Maka terlalu jauh kalau dia mau mengklaim. Jadi ini hanya klaim psikologis romantis sejarah saja," tegas dia.

Karena itu, dia mendukung pernyataan tegas Menlu yang menyatakan perairan Natuna sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Hal tersebut pun diakui oleh dunia internasional.

"Jadi sebetulnya tinggal diusir saja. itu sudah tepat petugas kemarin menyuruh pergi dan kita kan cinta bangsa yang cinta damai. Bangsa yang cinta damai tidak suka perang bukannya takut perang, tapi tidak suka perang. Tapi pengusiran harus dilakukan. Saya kira itu saja," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Menko Luhut: Tak Ada Kompromi soal Natuna

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, Indonesia tidak akan kompromi terkait kedaulatan negara. Pernyataan itu dilontarkan Luhut menanggapi konflik perairan Natuna dengan Pemerintah China.

"Saya mau garis bawahi ya supaya clear, kalau menyangkut kedaulatan kita tidak akan pernah ada kompromi. Itu aja. Kalau ada masalah di sana-sini kita selesaikan," ujar Luhut di Kemenko Polhukam, Senin (6/1/2019).

Luhut menyebut pemerintah sudah meminta agar kapal ikan China menyingkir dari Perairan Natuna. Ia kembali mengingatkan bahwa tidak ada negosiasi batas wilayah perairan Indonesia.

"Kan sudah kita minta pergi. Yang penting kawan media, tidak ada pemerintah itu mau negosiasi soal batas wilayah," ucapnya.

Luhut mengatakan saat ini belum mengetahui pasti apakah kapal China itu masih berada di Zona Ekonomi Eksklusif RI atau tidak. Ia segera mengeceknya.

"Kita cek lah nanti. saya juga belum tahu. Ya ndak tahu, kan mesti dilihat fotonya lah," katanya.

Selain itu, terkait omnibus law pertahanan laut, Luhut menyatakan ingin menyegerakan peraturan tersebut agar coast guard benar-benar dapat bekerja maksimal.

“Omnibus itu saya bicara sama pak mahfud kita supaya segerakan omnibus itu selesai, supaya nanti coast guard itu Bakamla itu betul menjadi coast guard yang benar. Supaya perannya itu kuat. Kita juga (kalau) taruh kapal perang ke ZEE aneh juga itu,” tandasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
OSO: Para Pencipta Riak-Riak Politik Sudah Hengkang dari Partai Hanura
Artikel Selanjutnya
Revitalisasi Monas, Sekda DKI Mengaku Belum Kantongi Izin dari Komisi Pengarah