Kemenhub Belum Terima Surat Pemecatan Direksi Garuda

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Polana B Pramesti mengaku belum menerima surat pemberhentian direksi dari Garuda Indonesia terkait skandal penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton dalam penerbangan seri flight GA 9721 tipe Airbus A330-900. Sejauh ini, surat keputusan pemberhentian baru ditujukan kepada Direktur Utama Garuda Indonesia.

"Sampai saat ini Kemenhub baru terima surat dari Garuda, ada pemberhentian Dirut, dan accountable sudah punya. Kalau Board of Director (BOD) lain secara formal belum terima pemberitahuan, setahu saya baru akan tapi kapan siapa saja belum ada info," katanya saat ditemui di Kantornya, jakarta, Senin (8/12/2019).

Polana tidak tahu menahu mengenai pemberhentian direksi perusahaan pelat merah tersebut. Hanya saja, apabila memang benar terjadi pemberhentian direksi maka dirinya mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk segera menunjuk pelaksana tugas baru (Plt).

"Namun sampai siang ini, belum ada pemberitahuan itu, tapi saya dapat info sore ini ada pengumumannya. Saya tidak tahu, siapa yang diganti kami belum tahu," ujarnya.

"Tapi intinya saya sampaikan kepada BUMN maupun pemegang saham kalau ada penggantian direktur terutama merupakan key person yang menanggung jawabkan safety, operasi, dan teknik harus segera ditunjuk Plt-nya," sambungnya.

Dia menambahkan, sejauh ini Kementerian Perhubungan sendiri masih memegang nama-nama direksi Garuda Indonesia dengan surat izin angkutan udara yang sudah terbit pada sebelumnya. Artinya belum ada nama-nama direksi ataupun laporan terkait dengan pergantian direksi di tubuh perseroan.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com