Sukses

Wapres JK Minta Mendag Segera Selesaikan Perundingan Perdagangan Bebas

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita serta menteri lain untuk menargetkan perundingan kerja sama perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara kawasan pada akhir tahun. Dia menjelaskan ada lima kelompok kerja sama, salah satunya yaitu akan mendorong dalam sektor industri serta ekspor agar mempunyai pasar yang kuat.

"Saya kasih target semua, Menteri Perdagangan dan menteri lain, untuk mempercepat perundingan. Akhir tahun ini selesai perundingan," kata JK di acara Seminar Market Outlook Bank Mandiri, di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Rabu (7/8/2019).

JK menjelaskan setelah ada kesepakatan perjanjian pada Maret lalu, masih ada tiga perundingan yang bisa diselesaikan akhir tahun ini. Dengan perjanjian kerja sama antara Indonesia dengan negara asing dan kawasan global, secara tidak langsung investasi dan ekspor produk dalam negeri akan meningkat, lanjut JK.

Selanjutnya, semua itu akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan bagi masyarakat. Dia menjelaskan dengan adanya kerja sama negara asing dan kawasan global, secara tidak langsung akan meningkat ekspor dan impor.

"Karena tanpa multi lateral atau bilateral agreement antara negara-negara yang memiliki pasar yang besar tersebut kita akhirnya akan mandek, dan kalau sudah mandek ekspornya tentu investasi tentu sulit masuk indonesia," ungkap JK.

Kemudian menurut JK saat ini Indonesia bersaing dengan negara Thailand dan Vietnam. Tidak hanya itu untuk membangun bangsa yang kuat, para pengusaha dalam negeri juga agar mencari cara untuk berinvestasi dan menurunkan bunga deposito.

"Karena kalau hanya deposito akan senang senang saja makan dari bunga ya kalau tidak ya di investasikan saja," tutup dia.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Argentina Buka Peluang Jalin Perdagangan Bebas dengan Indonesia

Pemerintah Argentina membuka peluang untuk menjalin kesepakatan perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan Pemerintah. Pernyataan ini dikeluarkan pasca kedua negara melakukan penandatanganan Joint Statement on the Establishing of Working Group on Trade and Investment (WGTI). 
 
Duta Besar Argentina untuk Indonesia Ricardo Luis Bocalandro mengatakan, kemungkinan tersebut harus didiskusikan lebih dulu dengan segala unsur pemerintahan di Argentina. Sebab Negeri Tango tergabung dalam Mercosur, sebuah organisasi yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi negara-negara Amerika Latin.
 
"Kita terikat dengan asosiasi bernama Mercosur, dimana kami menjalin FTA bersama. Tapi pasti Mercosur tertarik dengan hubungan bilateral dan buka pintu berdialog dengan Indonesia untuk melihat apakah kita (Indonesia-Argentina) bisa maju bersama," ungkapnya di Jakarta, Rabu (26/6/2019).
 
Sebelumnya, Pemerintah juga telah melakukan ratifikasi kesepakatan perdagangan bebas atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Chili. Namun, Ricardo menyatakan, Chili bisa melakukan itu lantaran bukan anggota Mercosur.
 
"Mercosur itu sedikit mirip dengan Uni Eropa. Untuk menjalin kesepakatan dengan seluruh negara anggota, kita harus bernegosiasi dulu. Jadi ini tidak bisa diputuskan sepihak oleh Argentina," ujar dia.
 
Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Argentina Niniek Kun Naryatie menyampaikan, Indonesia harus bersabar bila ingin menjalin kesepakatan perdagangan bebas dengan Argentina.
 
"Kalau FTA dua negara itu tergantung Argentina dan Indonesianya juga. Tetapi Argentina itu anggota Mercosur yang tidak boleh bikin FTA secara individu. Jadi harus dengan Mercosur-nya," jelas dia.
 
Kendati demikian, ia berharap Indonesia bisa menjali FTA dengan Mercosur dalam 5 tahun ke depan. "Itu yang kita harapkan. Kita kan harus bekerja ke arah situ semua," tandasnya.
3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Chile Bebaskan Bea Masuk 6.704 Produk Indonesia
Artikel Selanjutnya
Argentina Buka Peluang Jalin Perdagangan Bebas dengan Indonesia