PLN Lapor Penyebab Pemadaman Listrik ke DPR

Plt Dirut PLN Beri Keterangan Usai Bertemu Komisi VII DPR — Plt Dirut PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani memberi keterangan usai bertemu Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Menurut Sripeni, DPR meminta penjelasan mengenai pemadaman listrik massal di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) melaporkan kondisi pasokan listrik yang sudah normal ke Komisi VII DPR, setelah sebagian Jawa mengalami pemadaman ‎sejak Minggu (4/8/2019).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, PLN sudah memberikan penjelasan penyebab pemadaman listrik dan berdiskusi untuk menghindari peristiwa serupa tidak terjadi lagi dengan Komisi VII DPR.

"Kami bersama direksi PLN yang lain bertemu dengan komisi VII DPR dalam rangka memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi pada hari Minggu 4 Agustus 2019," kata Inten, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

I‎nten melanjutkan, PLN juga melaporkan kondisi terkini kelistrikan yang sudah normal untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten, sejak Senin (5/8/2019) untuk wilayah Jakarta kemudian diikuti wilayah lainnya.

"Nah Alhamdulillah sudah selesai dan kami sampaikan pada Komisi VII DPR," tuturnya.

Menurut Inten, PLN sedang melakukan investigasi mencari penyebab gangguan transmisi pada sirkit utara Ungaran-Pemalang sistem Jawa Bali 500 kilo Volt (kV) sehingga mengakibatkan pemadaman listrik di sebagian Jawa. Jika proses investigasi sudah selesai, hasilnya akan dilaporkan ke Komisi VII DPR.

"Kami mohon waktu untuk lakukan-langkah investigasi dan kami sepakat untuk melaporkan hasil investigasi ini secara berkala kepada Komisi VII karena beliau wakil rakyat dalam rangka ikut mengawasi bagaimana proses invetsigasi ini bisa lebih komprehensif,"tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wilayah Jakarta dan sekitarnya mengalami kejadian listrik padam pada Minggu (4/8/2019) yang berujung pada kerugian pihak PT PLN.

2 dari 3 halaman

Listrik Padam di Setengah Pulau Jawa, Industri Petrokimia Rugi

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (Foto: Humas Menperin)

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengaku mendapat keluhan dari para pelaku industri terkait pemadaman listrik massal di hampir seluruh Pulau Jawa. Menurut dia, salah satu yang mengadu kepada yaitu, pelaku industri di sektor petrokimia.

"Ada beberapa. Sektor petrochemical kan biasanya produksinya 24 jam. Jadi dengan listrik berhenti dia berhenti dan untuk recovernya butuh waktu," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8/2019).

Dia mengatakan pemadaman listrik sangat berdampak besar di hampir semua sektor industri, khususnya yang berproduksi 24 jam setiap harinya. Kendati begitu, dia belum mengetahui secara pasti berapa total kerugian sektor industri akibat pemadaman listrik.

"Terutama terkait dengan komitmen ekspor. Komitmen ini kan terganggu. Biasanya kan sudah ada schedule-nya dan pabrik mendadak berhentikan schedule pengiriman juga terganggu," jelasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menegur para jajaran direksi PT PLN Persero terkait aliran listrik yang mati di hampir seluruh Pulau Jawa. Jokowi heran mengapa backup plan PLN tidak berjalan baik saat pemadaman listrik.

Hal itu dikatakan Jokowi saat bertemu Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani dan jajaran direksi lainnya di Kantor PLN Pusat Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).

"Dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya, menurut saya, ada tata kelola risiko yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada contigency plan, ada back up plan. Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik," kata Jokowi.

3 dari 3 halaman

Listrik Padam, Menko Luhut Kritik Direksi PLN

Ketika Tiga Menteri Berswafoto Usai Penandatanganan Kerja Sama Antarbank — Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan memberi sambutan saat menghadiri penandatanganan kerja sama antar bank sindikasi di Jakarta, Jumat (29/12). Kerja sama antar bank tersebut sebesar 19,25 triliun. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat suara terkait insiden pamadaman listrik pada Minggu (4/8) kemarin. Dia pun menyoroti pucuk pimpinan PT PLN (Persero).

Menurut Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini, orang nomor wahid di PLN seharusnya memiliki kualifikasi teknis di bidang kelistrikan bukan hanya kemampuan sebagai ahli keuangan.

"Presiden sudah memerintahkan untuk evaluasi dan saya pikir betul. Memang harus ada evaluasi yang sangat mendasar. Peran dari ahli-ahli dalam bidang ini di PLN harus dilakukan," kata dia, di kantornya, Jakarta, Senin (5/8/2019).

"Tidak boleh PLN hanya dipimpin oleh orang yang hanya ngerti soal masalah finance jadi harus kembali ke nature dia bahwa itu menyangkut masalah-masalah yang eloknya dipimpin oleh orang yang mengerti," lanjut Luhut.

Dia mengatakan bahwa insiden tersebut tentu sangat disayangkan. Evaluasi dan perbaikan harus dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Saya bilang tadi kita sangat menyayangkan itu terjadi. Dan sekarang kita perbaiki. Jangan lupa ini bukan hanya terjadi di kita. New York pernah kejadian, Australia juga," tegasnya.

Luhut pun masih enggan memberikan komentar banyak terkait insiden tersebut. Sebab masih perlu dilakukan investigasi yang mendalam.

"Karena itu ada beberapa kekeliruan masih diinvestigasi. Mungkin kita minta BPPT melakukan audit dalam konteks kejadian kemarin," tandasnya.