Investor Mendambakan Menteri Keuangan dari Kalangan Profesional

Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Dok: am2018bali.go.id

Liputan6.com, Jakarta - Kalangan investor berharap Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memilih menteri ekonomi dari kalangan profesional untuk periode kedua. Keinginan itu tercermin dari hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang melibatkan 260 pengelola dana investasi.

Para pengelola dana investasi itu berasal dari perusahaan Manajemen Investasi, Dana Pensiun dan Asuransi dengan dana kelolaan sekitar Rp 700 triliun. Salah satu yang menjadi sorotan para investor adalah posisi Menteri Keuangan.

"Posisi Menteri Keuangan, 96 persen berharap dari kalangan profesional. Mayoritas berharap Menteri Keuangan kabinet berikutnya berasal dari kaum profesional murni," ujar CEO Katadata Metta Dhannasaputra di Kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Metta melanjutkan, hanya 3 persen investor yang masih bisa menerima Menteri Keuangan diisi oleh figur profesional yang terafiliasi dengan partai politik, dan hanya tersisa 1 persen yang menginginkan posisi ini diisi oleh figur dari partai politik.

"Jika Jokowi ingin berlari cepat dalam lima tahun mendatang sesuai visinya, maka tim ekonomi kabinet sebagai penggeraknya harus sangat kapabel dan solid. Karena itu, harus diisi oleh para teknokrat yang profesional," jelasnya.

Sementara itu untuk seluruh tim menteri ekonomi, sebanyak 32 persen investor berpendapat komposisi tim kabinet ekonomi yang ideal berimbang antara tigur dari kalangan profesional dan politisi. Di luar itu, hanya 3 persen yang menilai tim ekonomi kabinet sebaiknya sebagian besar diisi oleh figur dari partai politik.

"Sebanyak 65 persen investor institusi yang diwawancara menilai, tim ekonomi kabinet yang ideal sebagian besar harus berasal dari kelompok profesional murni," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketum PKB Muhaimin Iskandar berharap jumlah menterinya dalam kabinet Jokowi tidak dikurangi.

2 dari 2 halaman

2 Menteri Jokowi yang Menolak Menjabat Lagi di Periode Kedua

Jokowi Rapat Bareng Menteri Kabinet Kerja — Suasana saat Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas Evaluasi Proyek Strategis Nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4). Jokowi juga meminta proyek strategis yang dimulai pada 2017 untuk segera diselesaikan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Nama para menteri yang akan duduk di kursi kabinet Jokowi jilid 2 masih menjadi rahasia. Persoalan itu masih terus dibahas oleh parpol pengusung Jokowi dalam Pilpres 2019.

Namun begitu, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengungkapkan akan ada menteri yang kembali menjabat untuk Kabinet Kerja jilid II periode 2019-2024. Dia akan mempertahankan sejumlah nama menteri untuk mengisi kabinet kerja jilid II.

FOTO: Pansus DPR Minta Jokowi Pecat Menteri Rini dan Bos Pelindo II

Siapa menteri yang akan bertahan? Namun, beberapa menteri sudah menyatakan tidak akan kembali menjabat lagi. Berbagai alasan mereka kemukakan kenapa menolak menjabat kembali menjadi periode untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Berikut 2 Menteri Jokowi yang sudah mengisyaratkan menolak menjabat kembali:

1. Menteri Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sudah memperkirakan tak dipilih kembali menjadi menteri dalam negeri. Menurutnya, dalam sejarah tidak pernah ada Mendagri menjabat sampai dua kali.

"Dalam sejarah, tidak ada Mendagri 2 kali (menjabat) itu, tidak ada," kata Tjahjo.

Jadi, Tjahjo tidak tahu apakah akan terpilih kembali atau tidak dalam Kabinet Kerja yang baru.

"Tidak tahu, itu haknya presiden. Dalam sejarah, hanya sekali," kata Tjahjo.

2. Menteri Agama

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sekaligus politikus PPP mengaku tidak berminat kembali menjabat sebagai menteri pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia merasa sudah cukup menjalankan tugas seorang Menteri Agama saat ini.

"Tidak (jadi Menteri) saya sudah merasa lebih dari cukup," kata Lukman Hakim saat menghadiri Mukernas IV PPP di Kota Serang Banten, Jumat (19/7).

Lukman beralasan kenapa dirinya menolak menjabat sebagai menteri agama lagi. Ia menilai masih banyak kader PPP lain yang memiliki kemampuan dan integritas untuk menjadi menteri Jokowi.

"Di PPP lebih banyak yang lebih pantas dan mumpuni memiliki kepatutan dan kepantasan," katanya.

Sementara PPP sendiri sudah memberikan sinyal tidak akan menyorongkan nama Lukman. "Kami ini cenderung menganut prinsip gantian gitu ya. Jadi ini setuju semua kalau soal prinsip. Tapi sebagai partai kader, kami juga harus berikan kesempatan kader lain untuk bisa duduki jabatan-jabatan di pemerintahan," kata Sekjen PPP Arsul Sani

Lukman Hakim telah menjabat menjadi Menteri Agama sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Lukman kembali jadi Menteri Agama di era Jokowi-Jusuf Kalla.

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024