Sukses

Komisi XI DPR Gelar RDP dengan BEI hingga 6 Perusahaan Pembiayaan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan enam perusahaan pembiayaan pasar keuangan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta.

Adapun RDP ini untuk mendengarkan penjelasan kinerja keuangan bisnis dari masing-masing perusahaan.

Selain itu, beberapa perusahaan yang hadir selain BEI yakni Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Kemudian ada pula Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Analisis Efek Indonesia (AAEI).

Berdasarkan pantauan, rapat dimulai sekitar pukul 14.30 WIB. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Supriyatno. 

"Menurut catatan yang kami terima dari sekretariat daftar hadir rapat telah ditandatangani oleh 14 anggota 7 fraksi sekarang masih ada yang salat. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 251 ayat 1 peraturan DPR kami membuka rapat dengar pendapat dinyatakan terbuka untuk umum," kata Supriyatno saat membuka RDP di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Supriyanto mengatakan, dalam RDP kali ini Komisi XI akan mendengarkan penjelasan kinerja keuangan bisnis dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Asosiasi Peransurasian, dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan.

"Saya persilahkan dulu kepada Direktur Bursa Efek Indonesia jangan panjang-panjang," pungkasnya.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

2 dari 4 halaman

BEI Pastikan Aturan E-Bookbuilding Rampung Oktober 2019

Sebelumnya, Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan aturan electronic book building (e-bookbuilding) dalam penawaran perdana saham (initial public offering/IPO) akan tetap dirilis pada kuartal III 2019.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, e-bookbuilding akan dirilis pada Oktober 2019. Sebelum riiis e-bookbuilding, akan dilakukan uji coba terlebih dahulu.

"Enggak molor kok, sesuai dengan schedule. Nanti akan ada seperti pilot projectnya terlebih dulu untuk pemakaian e-bookbuilding," terangnya di Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019.

Dia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah memastikan agar sistem e-bookbuilding agar rampung terlebih dahulu. Sedangkan peraturan mengenai porsi penjatahan (allotment) sudah tertera dalam draft peraturan.

"E-bookbuilding sudah ada di draft peraturan. Uji coba untuk sistem masih dalam proses. Jadi mohon ditunggu dulu," terangnya. "Jadi targetnya ya tetap Oktober ya. Tidak ada perubahan," tegas ia menambahkan.

E-bookbuilding ini jadi merupakan penawaran awal secara elektronik  terutama dalam penawaran saham perdana. Bookbuilding merupakan proses penawaran awal untuk menentukan harga jual saham penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) dengan mengetahui minat beli investor.

 

3 dari 4 halaman

Pemilu Usai, Banyak Perusahaan Antre Melantai di Bursa

Sebelumnya, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi memuji proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Dia pun berharap hasil akhir perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat berjalan tenang dan membawa sentimen positif untuk pasar saham.

"Saya kira kita ini (Indonesia) termasuk demokrasi yang paling bagus kok. Voters-nya 80 persen lho," tuturnya di Gedung BEI, Selasa, 21 Mei 2019.

Dia menjelaskan, meski ada ketidakpuasan dan perbedaan pandangan terkait hasil KPU, hal itu merupakan proses yang wajar ketika menjalankan proses demokrasi di suatu negara.

"Ada ketidakpuasan, biasa. Tapi kan ada saluran resmi (KPU) begitu ya. Jadi kalau sekiranya semuanya berjalan lancar maka oke-oke saja," ujarnya.

Dia pun optimistis, pasca hasil Pemilu ini, semakin banyak perusahaan yang melantai di bursa saham. "IPO pasca Pemilu optimistislah. Makanya berdoa sama-sama, perbedaan itu biasa ya kan," kata dia.

 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Loading
Artikel Selanjutnya
BEI Fasilitasi 42 Emiten Gelar Paparan Publik 2019
Artikel Selanjutnya
Peringati Hari Konstitusi, JK Sindir DPR Bahas Satu Pasal Berbulan-bulan