Sukses

Bos Bappenas: Tol Bikin Transportasi Lancar, Biaya Logistik Turun

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilai, pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Jawa oleh pemerintahan Joko Widodo tidak memberikan efek positif bagi ekonomi rakyat.

Hal ini pun mendapat tanggapan dari Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Bambang mengatakan, pembangunan infrastruktur justru menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.

Sebab, keberadaan jalan tol menjadi fasilitas mempercepat pengangkutan barang logistik ke daerah-daerah seluruh Indonesia.

"Saya melihat jalan tol sebagai sumber pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya jalan tol kelancaran transportasi menjadi lebih baik biaya logistik bisa turun. Nah, tentunya kita tidak bisa tergantung kepada jalan arteri," ujar dia di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Bambang mengatakan, sebelum jalan tol ada, biaya logistik cukup mahal. Alasannya, melewati jalan arteri juga membuat biaya yang dikeluarkan oleh pengendara lebih besar serta jarak tempuh yang cukup lama.

"Karena kalau kita menggunakan jalur arteri nanti biayanya tinggi sekali," tutur dia.

Lebih lanjut, Bambang menambahkan, tanpa jalan tol biaya perawatan jalan arteri membutuhkan biaya yang lebih besar. Jadi tidak bisa dipungkiri, dengan keberadaan Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau harus menyediakan jalan tol untuk melancarkan arus pengangkutan barang.

"Problemnya itu akan menimbulkan beban biaya ke pemerintah karena setiap tahun jalan tersebut akan rusak dilewati truk-truk besar sehingga akhirnya harus ada biaya perbaikan yang mungkin kita tidak pernah sadar bahwa itu ada porsi besar dalam anggaran untuk pembangunan jalan di Indonesia yang dihabiskan untuk maintenance," ujar dia.

 

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

 

2 dari 2 halaman

Keluhkan Tarif Tol Trans Jawa

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilai, pembangunan infrastruktur jalan tol trans Jawa oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tidak memberikan efek positif bagi ekonomi rakyat.

Ada beberapa alasan yang diungkap Suhendra. Salah satunya tarif tol trans Jawa yang terlampau mahal. Suhendra mengatakan, mahalnya tarif tol sudah dirasakan para pengusaha logistik. Sehingga, angkutan truk pembawa logistik kini telah berpindah kembali menggunakan jalan nasional.

"Tarif tol trans Jawa bisa mencapai 1,5 sampai 2 juta rupiah. Ini tentu membuat para pengusaha logistik menjerit. Mereka sudah lakukan protes kepada pemerintah. Pemerintah melalui kementerian yang berwenang berupaya merevisi besaran tarif. Ini bukti pemerintah mengakui tarif tol trans Jawa kemahalan," kata Suhendra dalam keterangan tertulis, Kamis 7 Februari 2019.

Suhendra mengatakan, tarif tol di Indonesia merupakan tarif tol termahal di Asia Tenggara. Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini merincikan, rata-rata tarif tol di Indonesia berkisar Rp 1.300 hingga Rp 1.500/km.

Sementara di negara-negara tetangga, seperti Singapura Rp 778/km, Malaysia Rp 492/km, Thailand dalam kisaran Rp 440/km, Vietnam dalam kisaran Rp 1.200/km, dan Filipina Rp 1.050/km.

"Dengan merujuk fakta dan angka di atas, bukan hal yang aneh jika para pengguna jalan tol di Indonesia protes atas tarif tol yang mahal," ujar dia.

Tak hanya bertarif mahal, pembangunan tol trans Jawa sudah mengakuisisi lahan-lahan produktif pertanian dan perkebunan. Baik itu lahan milik perorangan atau milik korporasi, bahkan ada juga lahan produktif milik BUMN.

"Jika yang terkena adalah lahan produktif pertanian atau sawah, tentu akan berdampak pada produksi padi di daerah setempat," kata Suhendra.

Selanjutnya, dampak negatif pembangunan tol trans Jawa juga mulai dirasakan UMKM di wilayah pantura Jawa. Menurutnya, sejumlah UMKM di kota-kota sepanjang jalur pantura perlahan-lahan mati suri.

"Saya mendengar testimoni dari para pengusaha batik di Pekalongan, mereka sudah banyak mengeluh karena omset menurun sejak tol trans Jawa beroperasi tersambung. Keluhan semacam ini merupakan koreksi dan kritik atas kebijakan pemerintah dalam mengunggulkan infrastruktur khususnya jalan tol," ujar dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Loading
Artikel Selanjutnya
Tol Banda Aceh-Sigli Ruas 4 Bisa Dipakai Saat Mudik Lebaran 2020
Artikel Selanjutnya
Tol Banda Aceh-Sigli Seksi 4 Ditargetkan Rampung Sebelum Lebaran 2020