Sri Mulyani: Banyak Pemda Dapat WTP, tapi Korupsi Tetap Jalan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sepanjang 2017, semakin banyak kementerian lembaga (K/L) beserta pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, pencapaian ini juga masih dibayangi banyaknya pejabat atau kepala daerah terlibat korupsi.

"Banyak yang mendapatkan WTP, tapi korupsi juga jalan. Januari sampai Juli 2018 ada 19 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Tadi yang menerima WTP lima tahun berturut-turut hanya delapan provinsi, yang ditangkap lebih dari dua kali lipat. Moga-moga enggak bertambah sampai Desember," katanya di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Sri Mulyani mengatakan, seluruh elemen negara perlu bersama-sama menciptakan pengelolaan keuangan negara baik di pusat dan daerah. Dengan status laporan keuangan yang mencapai WTP, bisa menjadi batu pijakan untuk meningkatan dan memperbaiki tata kelola dan mengurangi praktek korupsi.

"Ini PR yang harus terus kita perbaiki. Saya meminta jajaran Kemenkeu untuk ikut membantu agar tegaknya tata kelola yang baik dan bersih dari praktik korupsi bisa terus ditingkatkan di seluruh KL," jelasnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan opini WTP adalah wujud pengelolaan keuangan negara yang semaksimal mungkin dilakukan oleh seluruh stakeholder dalam rangka mematuhi peraturan dan menjaga kehati-hatian, dan proses akuntabilitas kepada masyarakat. Hal ini dapat memunculkan kepercayaan terhadap institusi publik, terutama pemerintah pusat dan daerah.

"Untuk memperoleh opini WTP tersebut, tentu tidak semata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang memiliki kualitas dan informasi atau kecukupan pengungkapan, tapi juga harus ditopang oleh efektivitas sistem pengendalian sistem pengendalian internal yang memadai di masing-masing institusi," jelasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com