Bangun LRT, Pemerintah Mesti Belajar dari Proyek Monorel

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) menggelar rapat koordinasi terkait proyek Light Rail Transit (LRT) yang hingga saat ini belum juga dilakukan groundbreaking atau pemancangan tiang pertama.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga belum menyetujui pembangunan proyek karena belum meyakini kecukupan modal PT Adhi Karya Tbk (ADHI) selaku pelaksana proyek.

Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan modal PT Adhi Karya Tbk masih minim. Padahal proyek tersebut membutuhkan dana sekitar Rp 7 triliun.

"Ya logika bisnis saja. Anda mau bikin proyek Rp 7 triliun, tapi Anda hanya pegang Rp 1,5 triliun, kira-kira visible tidak? Pinjam kredit bank saja 30-70. Kalau kamu pinjem ke bank jaminan kamu apa? Trase DKI, terus kalau kamu macet, disita bank, terus saya mau pakai trase saya lagi tidak?" kata pria yang akrab disapa Ahok,  di Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Ahok menilai, pemerintah mesti belajar dari proyek monorel yang hingga saat ini tak kunjung selesai. "Monorel apa tidak cukup pengalaman buat kita? Kasih orang yang tidak punya uang buat bangun," tambah Ahok.

Ahok menuturkan, jika PT Adhi Karya Tbk tak mampu membangun seluruh proyek LRT maka seharusnya membagi proyek tersebut ke pemerintah. 

"Kenapa harus ribet, kenapa tidak bangun prasarana saja? APBN-APBD, kalau ADHI mau masuk sebagai operator silakan lelang, lelang rolling stocknya saja, mana ada sih perusahaan bisa bangun dan kuasai prasarana dan rolling stock? Tidak mungkin. Beban prasarana tuh bisa 70-80 persen. Maka tidak bisa untung. Hongkong bisa untung karena ada properti, pertanyaan saya Adhi Karya kuasai properti sepanjang jalan itu tidak?," tutur Ahok.

Turut hadir dalam rapat koordinasi itu antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. (Amd/Ahm)