Jokowi Tak Berpihak ke Buruh Jika Naikkan Harga BBM

Liputan6.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dianggap tak berpihak ke buruh jika merealisasikan niatnya untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi hanya menunjukkan keberpihakan pemerintah ke kaum menengah atas dan pengusaha.

"BBM naik Rp 1.500 per liter, lalu dialokasikan penghematannya untuk infrastruktur. Tapi jangan harapkan naik ke jalan-jalan desa. Dampak kenaikan itu middle up class yang dapat," tuturnya, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Kenaikan harga BBM tak akan memberatkan kaum pengusaha. Menurutnya, jika harga BBM naik pengusaha bisa mencari langkah antisipasi dengan menaikkan harga produknya.

"Berapapun harga BBM, ya naikkan harga produk. Meski harga naik kamu akan beli, misal Indomie siapa yang tidak makan Indomie," lanjutnya.

Lainnya halnya dengan kaum buruh. Kenaikan BBM berdampak langsung pada menurunnya daya beli buruh. Menurut Said, buruh baru saja mendapat kenaikan upah minimun sebanyak Rp 200 ribu. Namun, dengan naiknya harga BBM harga kebutuhan seperti kontrakan, transportasi juga turut terangkat. Jadi kenaikan upah itu tidak dinikmati buruh karena meningkatnya sejumlah kebutuhan.

"Coba naikkan BBM, kita mogok terus," ancam dia. ( Amd/Ndw)