Orang Kaya Ternyata Jadi Biang Kerok Jakarta Macet, Ini Buktinya

BPTJ Kementerian Perhubungan Suharto mencatat, masih banyak kendaraan pribadi yang berasal dari kawasan elit menuju ke Jakarta. Hal ini yang juga menjadi pentebab kemacetan di Jakarta.

oleh Arief Rahman Hakim diperbarui 22 Des 2023, 16:39 WIB
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (31/8/2022). Syafrin menyebut saat ini pihaknya tengah mempersiapkan uji publik pengaturan jam kerja. Hasil uji publik itu, kata Syafrin, akan disampaikan ke Gubernur DKI Anies Baswedan untuk ditelaah lebih lanjut. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Plt Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Suharto mencatat, masih banyak kendaraan pribadi yang berasal dari kawasan elit menuju ke Jakarta. Hal ini yang juga menjadi pentebab kemacetan di Jakarta. Guna menekan hal itu, pihaknya berencana untuk menyediakan transportasi umum dari kawasan tersebut.

Suharto mencatat, masih ada 117 perumahan elit yang menyumbang kendaraan pribadi di jalanan DKI Jakarta dan sekitarnya. Hal ini dinilai jadi salah satu hambatan upaya mengurangi tingkat emisi karbon dari sektor transportasi.

"Kami dari Jakarta dan sekitarnya kami laksanakan mapping darimana saja sumber pergerakan kendaraan pribadi, mayoritas dari kawasan perumahan yang harganya diatas Rp 1 miliar, Rp 2 miliar," ujarnya dalam Peluncuran 26 Bus Listrik DAMRI di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

"Kedepannya kami coba shifting dari pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Kami mapping kurang lebih ada 117 perumahan," sambung Suharto.

Buka Rute Khusus

Guna mengurangi jumlah kendaraan pribadi dari 117 kawasan orang kaya tadi, Suharto berencana membuka rute khusus. Namun, itu membutuhkan ratusan armada yang rencananya akan dipenuhi secara bertahap.

"Tahun 2024, kami akan staging 2024 harapan kami akan kami koordinasikan dengan pak Kadis (Dishub DKI Jakarta) 106 unit kami butuhkan di kawasan elit," ungkap dia.

Lalu, dipenuhi lagi 86 unit di tahun selanutnya. Hingga ditambah lagi sebanyak 46 unit transportasi publik di 2026. "Ini skenario kita untuk meminimalkan dampak polutan dari kendaraan bermotor," tegasnya.

 

2 dari 3 halaman

Cara Mengelola

Kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (10/7/2020). Pembatasan pegerakan kendaran dengan ganjil genap itu akan kembali ditiadakan mulai Senin (14/9/2020) bersamaan dengan penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Lebih lanjut, Suharto berharap niatan ini bisa terealisasi dalam waktu dekat. Pasalnya, saat ini telah dilakukan kajian.

Suharto mengayakan, calon operator nantinya juga perlu menghitung kebutuhan armada hingga besaran tarifnya.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan terealisasi. Siapa yang mengoperasikan? Kami tentu juga nengundang para operator-operator yang selama ini bergerak di bidang angkutan umum untuk bisa melayani itu," pintanya.

"Mereka saat ini sudah mencoba berhitung, berapa jarak yang akan dilayani, berapa biaya operasionalnya, kemudian ini potensi penumpangnya seperti apa, ini sedang mereka lakukan pendalaman," pungkas Suharto.

 

3 dari 3 halaman

Transjakarta Operasikan 100 Bus Listrik, Kemenhub: Belum Cukup

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) meluncurkan sebanyak 22 unit armada bus listrik terbaru dari operator eksisting Bianglala Metropolitan (BMP). (Liputan6.com/Winda Nelfira).

Transjakarta akan mengoperasikan 100 unit bus listrik di DKI Jakarta akhir tahun ini. Namun, hal itu dipandang masih belum cukup untuk melayani penumpang sekaligus menekan emisi karbon.

Hal ini diungkap Plt Kepala Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Suharto. Mengingat lagi upaya menrkan emisi karbon di DKI Jakarta menghadapi tantangan besar.

"Apakah selesai dengan 100 unit? Saya rasa gak akan selesai, apalagi beberapa waktu lalu kita lihat bagaimana polusi di Jakarta dan sekitarnya," kata dia dalam Peluncuran 26 Uni Bus Listrik DAMRI, di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Dia mengatakan, kondisi ini sekaligus menjadi momentum bagi pemangku kepentingan, khususnya transportasi di Jakarta untuk ikut terlibat. Khususnya dalam upaya menekan emisi karbon di jalanan ibu kota.

"Ini kesempatan, momentum awal untuk memulai seusatu hal luar biasa dan sesuai harapan kita bersama," ungkapnya.

Butuh Banyak Armada

Dia mencatat, DKI Jakarta dan sekitarnya masih membutuhkan banyak armada transportasi umum kedepannya. Mengingat pula, tingginya jumlah populasi dalam aglomerasi Jabodetabek yang mencapai 31 juta jiwa.

Sedangkan, kemampuan pengangkutan dari transportasi umum antarmoda baru sekitar 2,28 juta penumpang per hari. Ini didapatkan dari operasional Transjakarta, Transjabodetabek, MRT, LRT Jabodebek, hingga KRL Commuter Line.

"Kalau saat ini sudah dihasilkan 75 juta trip (perjalanan) per hari, maka dapat disimpulkan mayoritas itu akan menggunakan kendaraan pribadi bukan angkutan umum. Inilah PR kita bersama, ini harus diselesaikan bersama," pintanya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya