Usai PSBB, Pemerintah Harus Perketat Regulasi Emisi di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Syafrudin, memperkirakan pasca Corona covid-19 akan terjadi peningkatan kompleksitas masalah transportasi di DKI Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya mengenai pencemaran udara. 

“Problem trauma pasca pandemi, dualism leadership dan kebutuhan sektor industri untuk mengejar ketertinggalan dari ekonomi bisnis, akan menjadi ancaman bagi pengelolaan transportasi di DKI Jakarta dan sekitarnya,” kata Ahmad dalam diskusi daring INSTRAN, Minggu (10/5/2020).

Masalah lainnya, Ahmad menyebut penyakit yang sudah menjangkiti warga sebagai dampak kesehatan dari pencemaran udara akan terus berlangsung, ditambah dengan problem Corona covid-19 apabila belum ditemukan vaksinnya.

Kendati begitu, pencemaran udara di Jakarta yang sudah berlangsung kronis hingga tiga dekade tanpa ada upaya pengendalian yang efektif dan terukur, justru kualitas udara membaik sejak diterapkan PSBB di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Maka dari itu, Ahmad merekomendasikan agar transportasi di Jakarta tetap terjaga dan lancar Pasca pandemi Corona, yakni segera terapkan regulasi yang lebih ketat terkait standard emisi (LEV) dan standar carbon kendaraan bermotor (LCEV) sebagai bagian dari NDC dalam penurunan emisi rumah kaca.

Lanjutnya, segera melaksanakan AQM secara komperehnsif dan efektif di Jakarta dan sekitarnya, terutama dalam sektor transportasi sebagai penyumbang terbesar pencemaran udara sebagai berikut, pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan raya seefektif mungkin dengan mengedepankan NMT (jalan kaki, sepeda) dan angkutan umum massal.

“Pelarangan truk termasuk, truk sampah yang beroperasi siang hari di dalam kota dan pelarangan angkutan material bangunan tanpa penutup yang bersih, serta penetapan zona rendah emisi yaitu kawasan yang hanya boleh diakses oleh kendaraan rendah emisi (BBG, Euro4, kendaraan listrik) dan atau berdasarkan hasil uji emisi,” ujarnya.