PKS: Kalau Ada Kebijakan Jokowi yang Berpihak Rakyat Kami Dukung

Juru bicara PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan akan tetap mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, jika dipandang baik.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 02 Nov 2019, 11:59 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin bersiap memperkenalkan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). 12 Wakil Menteri datang dari berbagai macam latar belakang dengan harapan dapat membantu kerja para menteri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, tetap menjadi oposisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, tetap dalam kerangka demokrasi.

"Itu sudah dipertegas, kalau ada baik kebijakan berpihak pada masyarakat, tentu kami sangat mendukung. Secara filosofisnya hal semacam ini tentu harus didorong," kata Juru bicara PKS Ahmad Fathul Bari dalam diskusi yang diadakan Populi Center, di Jakarta, Sabtu (2/11/2019).

Dia menuturkan, meskipun PKS berada di luar pemerintahan, masih banyak kadernya yang menjadi pembantu Presiden Jokowi atau pemerintah pusat.

"Meski kami di luar pemerintahan, tapi kami ada gubernur, bupati, wali kota yang mereka adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat," ungkap Ahmad.

Karenanya, Ahmad menyebutkan bahwa semua parpol kini berada di dalam pemerintahan, tapi akan tetap menjadi penyeimbang di parlemen.

"Saya yakin semua parpol ada dalam pemerintahan, tapi akan tetap menjadi penyeimbang di parlemen," pungkas Jubir PKS ini. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

PKS Bertemu Nasdem

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu Presiden PKS Sohibul Iman di Markas DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019.

"Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh rasa persaudaraan, Partai Nasdem, Bang Surya, menyebut PKS saudara tua. Ini kami sangat tersanjung sebagai tuan rumah," kata Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal usai pertemuan di antara pimpinan Nasdem dan PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam ini, kedua partai politik tersebut mendeklarasikan tiga kesepahaman politik.

"Kedua partai bertemu dalam rangka silaturahim kebangsaan dan saling menjajaki untuk menyamakan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dewasa ini," ucap Mustafa.

Berikut kesepahaman politik Partai Nasdem dengan PKS :

1. Saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing partai. Partai Nasdem menghormati sikap dan pilihan politik PKS untuk berjuang membangun bangsa dan negara dari luar pemerintahan.

Di saat yang sama, PKS juga menghormati sikap dan pilihan politik Nasdem yang berjuang di dalam pemerintahan. Perbedaan sikap politik kedua partai tersebut tidak menjadi penghalang bagi Nasdem dan PKS untuk berjuang bersama-sama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi checks and balances di DPR RI.

Demokrasi yang sehat itu penting, untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, kesehatan, budaya dan Iainnya.

2. Senantiasa menjaga kedaulatan NKRI dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 dengan baik dan benar, keluhuran akhlak dan keteladanan para elit sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Serta tidak memberikan tempat kepada tindakan separatisme, komunisme, terorisme, radikalisme, intoleransi dan Iainnya yang bertentangan dengan empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Kami menyadari bahwa takdir sosiologis dan historis bangsa Indonesia adalah warisan sejarah kerja sama para pendiri bangsa antara kelompok nasionalis yang memuliakan nilai-nilai agama dengan kelompok Islam yang memegang teguh nilai-nilai kebangsaan.

Oleh karena itu, bagi generasi penerus dari dua komponen bangsa tersebut harus mampu menjaga warisan sejarah pendiri bangsa ini dengan saling menghormati, saling memahami, dan saling bekerjasama, dalam rangka menjaga kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai atau golongan.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya