Sri Mulyani: Masih Ada Harapan dari Tax Amnesty

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemangkasan anggaran ketiga mungkin terjadi di tahun ini.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 08 Sep 2016, 19:54 WIB
Kepala kantor wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv memberi sosialisasi Tex Amnesty di Jakarta, (23/8). Sosialisasi dilakukan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang program pengampunan pajak pada pekerja seni. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah belum memikirkan langkah pemotongan anggaran ketiga sebagai skenario baru menghadapi tidak tercapainya target dari program pengampunan pajak (tax amnesty).

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemangkasan anggaran ketiga mungkin terjadi di tahun ini. Pasalnya target penerimaan pajak dari uang tebusan Rp 165 triliun masuk di APBN Perubahan 2016.

"Belum dipikirkan seperti itu (pemotongan anggaran ketiga) sekarang," tegas Sri Mulyani menanggapi pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Ia masih optimistis uang tebusan, deklarasi maupun repatriasi akan banyak masuk di akhir periode pertama tax amnesty ini. Namun demikian, Sri Mulyani sama sekali tidak menyinggung mengenai target uang tebusan dari tax amnesty sebesar Rp 165 triliun.

"Kita lihat penerimaan masih dimonitor. Mudah-mudahan di September ini, masih ada harapan. Kita lihat cash flow-nya setiap minggu," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pemerintah masih punya waktu untuk mengejar target uang tebusan, deklarasi maupun repatriasi sampai dengan akhir September tahun ini.

"Jangan berandai-andai dulu, kita masih ada waktu. Kita tunggu sampai akhir September ini. Saat ini saja naiknya (realisasi) cukup banyak, yang masuk sudah triliunan rupiah," jelasnya.

Mardiasmo mengaku masih optimistis terhadap realisasi tax amnesty. Pemerintah pasti akan melakukan evaluasi setelah periode pertama tax amnesty berakhir.

"Masih optimistis dong, walaupun kata Bu Menteri harus realistis. Kita lihat sampai akhir September, golden period. Kalau menghakimi sesuatu yang belum terjadi kan tidak betul, tapi kita akan evaluasi dan koreksi setelah akhir September ini," ucap dia. (Fik/Gdn)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya