Top 3 Tekno: Kelebihan dan Kekurangan Galaxy Z Flip 8 Tuai Perhatian

Liputan6.com, Jakarta - Informasi mengenai kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy Z Flip 8 menuai perhatian para pembaca di kanal Tekno Liputan6.com, Minggu (26/7/2026) kemarin.

Berita lain yang juga populer yaitu mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi baru tentang perlindungan sisa kuota internet tak boleh hangus.

Lebih lengkapnya, simak tiga berita terpopuler di kanal Tekno Liputan6.com berikut ini.

1. Menguak Kelebihan dan Kekurangan Samsung Galaxy Z Flip 8

Samsung resmi memperkenalkan tiga ponsel lipat terbarunya, yakni Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, dan Galaxy Z Flip 8 dalam ajang Galaxy Unpacked 2026 di London, Inggris.

Ponsel lipat Samsung Galaxy Z Flip 8 menjadi model Z Flip teringan (6,35 ons) dan tertipis (0,24 inci) yang pernah dibuat. Sejumlah reviewer berkesempatan menguji perangkat ini dan memberikan beragam tanggapan.

Jika Anda berencana memperbarui dari ponsel lama ke Galaxy Z Flip 8, ada beberapa poin penting yang perlu dipahami terlebih dahulu.

Dilansir dari BGR, Minggu (26/7/2026), sebagian penguji menyoroti aspek peningkatan yang dinilai masih sangat minor jika dibandingkan dengan pendahulunya, Galaxy Z Flip 7.

Meski demikian, Samsung sukses membuat bodi Z Flip 8 lebih ringkas, memperbarui chipset demi performa yang lebih melesat, serta memperluas fungsi layar luar. Namun di sisi lain, kualitas perangkat keras kamera masih stagnan.

Berikut adalah ringkasan hal-hal penting yang disorot oleh para penguji teknologi:

Baca selengkapnya di sini

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan uji materi pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Hal ini terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Hal tersebut seiring permohonan dari Achmad Safi (Pemohon I) yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring atau online dan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute (Pemohon II).

Para pemohon mengajukan permohonan untuk pengujian secara materiil terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) dan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 4 Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) pada 13 Februari 2026.

Demikian tertuang dalam putusan Nomor 68/PUU-XXIV/2026 yang diputuskan dalam Rapat Permusyarawatan Hakim pada Rabu, 8 Juli 2026, dan dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka pada Kamis, 23 Juli 2026. Selain itu, pada sidang pleno itu juga disebutkan putusan terkait permohonan dua pemohon.

Baca selengkapnya di sini

Lonjakan dan pemadaman listrik bisa membuat perangkat elektronik yang tercolok stopkontak rentan rusak.

Pemadaman mendadak bisa sangat membebani komponen internal perangkat dan lonjakan listrik berisiko kerusakan permanen.

Perlu dilakukan langkah-langkah bijak untuk melindungi perangkat elektronik. Mulai dari yang sederhana seperti mencabut kabel saat ada badai hingga penggunaan penyedia daya tanpa putus (Uninterruptible Power Supply/UPS).

Dilansir BGR, Minggu (26/7/2026), hal serupa berlaku bagi perangkat seperti smart TV atau router, peralatan dapur juga bahkan dapat mengalami kerusakan fisik.

Dengan demikian, lebih baik mencegah hal ini terjadi dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

Baca selengkapnya di sini