Meta Diminta Tindak Tegas Kasus Deepfake Seksual

Liputan6.com, Jakarta - Meta Oversight Board (Dewan Pengawas Meta) mendesak raksasa media sosial tersebut untuk memperkuat perlindungan bagi masyarakat umum dari ancaman deepfake seksual.

Mereka merekomendasikan agar konten manipulasi berbasis kecerdasan buatan (AI) tersebut otomatis dikategorikan sebagai pelanggaran tanpa konsensus dalam Kebijakan Eksploitasi Seksual Dewasa Meta.

Mengutip laman Engadget, Rabu (24/6/2026), langkah tersebut diambil setelah dewan menyelidiki sebuah insiden di Instagram.

Saat itu, Meta mengabaikan laporan dari seorang pengguna mengenai video AI yang melecehkan temannya. Meski korban telah menutup akunnya dan dua pengguna lain ikut melapor, Meta bergeming.

Meta berdalih tidak mendeteksi indikasi bahwa sosok dalam video tersebut adalah manusia nyata. Menurut kebijakan Meta saat itu, indikasi kuat pelanggaran tanpa konsensus baru diakui jika laporan datang langsung dari korban (self-report), penegak hukum, media, atau mitra terpercaya.

Dewan Pengawas menilai aturan itu sangat tidak adil bagi masyarakat biasa. Berbeda dengan figur publik, warga biasa tentu kesulitan melibatkan media atau kepolisian untuk sekadar melaporkan konten AI.

Atas dasar itulah Dewan membatalkan keputusan Meta dan memerintahkan penghapusan video tersebut, seraya mengajukan sejumlah rekomendasi strategis demi melindungi privasi pengguna global, seperti:

• Fitur Akun Terhubung: Dewan meminta Meta mengizinkan pengguna menunjuk perwakilan tepercaya, seperti keluarga atau teman dekat, untuk melaporkan konten intim non-konsensual atas nama mereka.
• Kategori Pelaporan Khusus: Mendesak Meta memisahkan kategori manipulasi seksual berbasis AI dari menu pelaporan pelecehan (harassment) atau ketelanjangan (nudity) biasa.
• Akses Formulir Global: Saat ini, formulir pelaporan khusus deepfake baru tersedia bagi warga Texas dan Florida. Dewan meminta fitur ini dibuka untuk seluruh pengguna di dunia karena eksploitasi berbasis AI adalah isu global.

"Skala, kecepatan, dan kecanggihan alat AI saat ini telah memicu lonjakan konten seksual non-konsensual secara global. Penyebaran video deepfake ini memicu dampak psikologis serius dan merusak reputasi, yang secara tidak proporsional paling merugikan perempuan serta anak perempuan," tulis Dewan Pengawas dalam laporannya.

Kritik terhadap moderasi konten Meta bukan pertama kalinya terjadi. Pada pertengahan 2025, Dewan sempat mengecam ketidakmampuan Meta dalam menegakkan aturan secara konsisten sebagai tindakan yang "tidak koheren dan tidak dapat dibenarkan."

Pada Maret 2026, Dewan juga mendesak Meta membuat regulasi khusus untuk konten AI yang terpisah dari kebijakan misinformasi konvensional.

Meski Meta wajib menanggapi rekomendasi ini, perusahaan tersebut tidak memiliki kewajiban hukum untuk menerapkannya. Namun, jika Meta memilih untuk mengadopsinya, Dewan Pengawas memastikan akan mengawal ketat implementasinya di lapangan.