Modernisasi Sistem Kerja Pemerintah Terkendala Cyber Crime

Ide optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2003 melalui Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003. Namun sayang, hingga kini digitalisasi sistem kerja pemerintahan atau yang disebut e-Goverment belum berjalan maksimal.

Menurut National Technology Officer Microsoft Indonesia Tony Seno Hartono, tidak maksimalnya pemanfaatan TIK di kalangan instansi pemerintah disebabkan oleh banyak hal. Namun yang utama adalah masalah keamanan informasi dari tindak cyber crime.

"Masalah keamanan sebenarnya sudah diatur dengan sangat baik di Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hanya saat ini pelaksanaannya belum maksimal. Maka dari itu kami bersama pemerintah dan pihak kepolisian bersama-sama membangun solusi sistem keamanan terpadu," kata Tony di acara konfrensi pers Transformasi & Keamanan Informasi Pemerintah Indonesia yang berlangsung Rabu (4/9/2013), di Jakarta.

Saat ini pihak pemerintah bersama Microsoft Indonesia sedang menjalankan tahap demi tahap proses transformasi menyeluruh ekosistem sistem kerja instansi pemerintah. Beberapa tahap awal seperti pembuatan situs yang berkualitas dan pelatihan SDM sudah berjalan sejak awal tahun 2012.

Di tahun 2013 akan difokuskan pada usaha memperbaiki sistem keamanan. Pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sendiri sudah membuat suatu sistem yang disebut Index Keamanan Informasi yang nantinya akan digunakan untuk memantau situs-situs pemerintah mana saja yang masih rawan terhadap serangan cyber.

Hasil dari pantauan ini akan digunakan sebagai evaluasi masing-masing instansi untuk terus memperbaiki situs mereka, dibantu oleh pihak kepolisian untuk menelusuri dari mana serangan cyber tersebut dilancarkan.

"Kami berharap optimalisasi TIK di keseluruhan sistem kerja instansi pemerintah dapat terwujud di tahun 2025. Maka dari itu sektor kemanan menjadi sangat penting kami dahulukan untuk dibenahi," ungkap Direktur Keamanan Informasi Kementrian Komunikasi dan Informasi Bambang Heru Tjahjono pada kesempatan yang sama. (dhi/dew)