Peringatan Bill Gates: AI Bisa Jadi Alat Pemerataan atau Sumber Ketidakadilan

Liputan6.com, Jakarta - Tidak ada rencana matang untuk menghadapi gejolak sosial, politik, dan ekonomi yang akan ditimbulkan oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Hal tersebut ditegaskan oleh salah satu pendiri Microsoft, Bill Gates.

Filantropis ini menyebut AI dapat bertransformasi menjadi penyeimbang (equalizer) terbaik atau justru sumber ketidakadilan terburuk yang pernah diciptakan manusia. Namun, ia menyayangkan belum melihat bukti bahwa para pemimpin, ahli, maupun komunitas global menghadapi ancaman ini secara serius.

Melansir CNBC, Jumat (28/8/2026), dalam esainya yang dirilis pada Rabu, Gates memaparkan bahwa AI berpotensi menggantikan tenaga kerja di berbagai lapisan sektor ekonomi, menekan pembukaan lowongan tingkat pemula (entry-level), serta memaksa pembuat kebijakan untuk merombak total regulasi ketenagakerjaan, pendidikan, dan jaring pengaman sosial.

Pandangan ini menandai pergeseran penekanan dari pernyataan Gates sebelumnya. Saat diwawancarai CNBC pada Oktober lalu, ia menyebut AI sebagai loncatan teknis terbesar sepanjang hidupnya dengan pengaruh mendalam yang sulit diukur.

Dalam esai terbarunya, Gates menegaskan bahwa pembentukan lembaga pengawas tingkat nasional maupun internasional yang baru sangat mendesak untuk mengoordinasikan serta memitigasi risiko AI yang terus berkembang melintasi batas negara.

“Tantangannya sangat monumental. Bahkan dalam skenario terbaik sekalipun, transisi menuju era AI akan menjadi salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah peradaban manusia,” tulis Gates.

Gates berpendapat, berbeda dari pergeseran teknologi pada masa lalu, AI mampu menggantikan pekerjaan kognitif manusia lintas industri secara jauh lebih cepat daripada durasi yang dibutuhkan pekerja terdampak untuk beralih ke profesi baru.

“Kita membutuhkan waktu untuk bersiap menghadapi masa gejolak sosial, politik, dan ekonomi yang akan datang. Sayangnya, saat ini kita sama sekali belum siap. Saya tidak melihat bukti bahwa para pemimpin, ahli, dan komunitas merespons tantangan ini secara memadai. Tidak ada rencana yang disiapkan untuk mempermudah transisi menuju era AI,” ungkapnya.

Gates menyoroti bahwa pekerja kantoran (white-collar) telah mulai merasakan dampaknya. Sektor penjualan (sales), layanan pelanggan (customer support), rekayasa perangkat lunak (software engineering), hingga asisten hukum (paralegal) menjadi area paling rentan pada tahap awal. Lebih jauh, AI diproyeksikan mampu mengambil alih tugas analisis data, penilaian kelayakan pinjaman, hingga analisis triase pasien di fasilitas kesehatan.

Pekerja kasar (blue-collar) pun tidak luput dari tekanan seiring hadirnya robot humanoid canggih dengan biaya produksi yang kian terjangkau. Kondisi ini membuat angkatan kerja muda berisiko memasuki pasar kerja yang menyempit.

“Pihak yang membutuhkan waktu paling banyak justru memiliki waktu paling sedikit—seperti staf akuntansi yang digantikan oleh program bot, atau pekerja berupah US$ 20 (sekitar Rp 354 ribu) per jam yang posisinya tergeser oleh operasional robot seharga US$ 10 (sekitar Rp 177 ribu) per jam,” tambahnya.

Kompetisi bisnis diprediksi akan mempercepat adopsi teknologi ini. Perusahaan mengandalkan AI dan robotika demi memangkas biaya operasional dan harga jual, yang pada akhirnya memaksa pesaing mengikuti langkah serupa.

“Kombinasi robot dan AI dapat menciptakan lingkaran setan (vicious cycle),” tegas Gates, seraya memperingatkan bahwa proses pelatihan ulang (retraining) serta pencarian kerja baru akan menimbulkan tekanan sosial yang masif.

Meski memberikan peringatan keras, Gates yang mengaku masih memiliki keterikatan finansial di industri teknologi tetap optimistis bahwa AI dapat mengakselerasi inovasi dalam menyelesaikan tantangan teknis global. Hambatan besar seperti penyediaan energi bersih, penanganan perubahan iklim, ketahanan pangan, hingga pembrantasan penyakit kronis berpotensi teratasi lebih cepat.

Guna mengelola masa transisi ini, Gates menyarankan setiap negara membentuk lembaga nasional baru yang mampu mengoordinasikan kebijakan secara lintas sektor—mulai dari ketenagakerjaan, perpajakan, energi, pemilu, kesehatan publik, sistem keuangan, hingga keamanan nasional.

“Namun, negara yang telah menata regulasi domestiknya dengan baik pun akan tetap terpapar risiko global yang melintasi batas negara. Inilah mengapa organisasi internasional perlu dibangun secara paralel,” jelasnya.

Ia mengusulkan agar badan global baru tersebut mengadopsi gabungan model dari sistem pengawasan senjata nuklir internasional, regulasi penerbangan sipil dunia (ICAO), serta traktat perlindungan lapisan ozon.

“Organisasi global baru untuk AI akan membutuhkan kombinasi dari ketiga elemen tersebut, bahkan lebih,” pungkas Gates.