Pernyataan BEM UI Soal Pembubaran Organisasi Tuai Kontroversi di Twitter

Selain yang kontra, banyak pihak yang juga mendukung pernyataan BEM UI. Seperti dicuitkan oleh @diviowin.

Dalam sebuah utas yang mendapat lebih dari dua ribuan respons tersebut, ia menilai dalam negara berbasis hukum, hak berserikat harus dijamin dan peraturan hukum juga perlu ditegakkan.

"sbg negara demokrasi dan negara hukum, hak berserikat harus dijamin dan rule of law perlu ditegakkan. pembubaran hanya berbasis skb menteri itu nunjukin betapa gampangnya subjektivitas eksekutif utk ngekang organisasi masyarakat sipil"

Di akhir utas, ia menilai di kemudian hari kejadian ini dapat menimpa organisasi-organisasi sipil yang kritis. Utas ini pun mendapat banyak tanggapan.

BEM UI mengkritik pembubaran Ormas Front Pembela Islam (FPI) yang diputuskan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam kementerian atau lembaga. Mereka menilai prosedur dan landasan pembubaran tersebut tidak mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum.

Mereka menyatakan sikap yang terdiri dari 5 poin:

1. mendesak negara untuk mencabut SKB tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI dan maklumat kapolri tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI,

2. menngecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh negara tanpa proses peradilan sebagaimana termuat dalam UU Ormas

3. mengecam tindakan pemberangusan demokrasi dan upapya pencederaian hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum

4. mendesak negara, dalam hal ini pemerintah, tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang, dan

5. mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum, terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara.