Guru Besar UB: Perintangan Penyidikan Harus Diproses Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Prof. Prija Djatmika, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan korupsi terkait pemenuhan pasokan batu bara yang diduga berdampak pada terjadinya blackout di Sumatra dan sejumlah wilayah Indonesia.

Menurutnya, penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang meliputi dugaan suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus dilakukan secara menyeluruh dan dituntaskan secara profesional, transparan, berkeadilan, serta independen.

"Kami mendukung penuh seluruh upaya dan tindakan Kortas Tipikor Polri dalam mengusut kasus ini. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab, tanpa terkecuali, termasuk apabila melibatkan pejabat negara maupun aparatur penegak hukum," tegas Prof. Prija, Kamis (10/7).

Ia menilai, perkara tersebut bukan hanya berkaitan dengan potensi kerugian keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga menyangkut dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat akibat terjadinya blackout.

Prof. Prija juga mengingatkan bahwa setiap pihak yang berupaya menghalangi, menghambat, atau merintangi proses penyidikan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan obstruction of justice.

"Pihak-pihak yang menghalangi proses penyidikan harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku tertentu, tetapi harus mampu mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan menuntaskan perkara ini sampai ke akar-akarnya," ujarnya.

Ia menambahkan, pengusutan tuntas perkara tersebut sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu agenda Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta komitmen Polri dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, berkeadilan, dan independen.