Pakar Tekankan Pentingnya Independensi Penegakan Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Penanganan dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara korupsi jumbo disoroti banyak pihak.

Terlebih, sejumlah penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian dikabarkan terkait dengan petinggi Kejaksaan Agung.

Dikabarkan, tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya turut menggeledah kediaman petinggi Kejaksaan Agung tersebut.

Terkait hal itu, pengamat kepolisian Prof. Hermawan Sulistyo menilai proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian sejauh ini telah berjalan sesuai prosedur.

Menurut Hermawan, penyidik memiliki tahapan yang harus dilalui untuk mengumpulkan alat bukti sebelum menarik kesimpulan hukum dalam suatu perkara.

"Kinerja penyidik dalam mengusut dugaan kasus tersebut berjalan sesuai prosedur. Proses pencarian bukti empiris untuk menarik kesimpulan hukum merupakan bagian dari standar operasional penyelidikan," ujarnya, Kamis (9/7/2026).

Hermawan meyakini kepolisian tidak akan gegabah mengambil langkah penegakan hukum, termasuk melakukan upaya paksa, apabila alat bukti yang dipersyaratkan belum terpenuhi.

Karena itu, ia meminta publik memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, mengingat perkara tersebut telah menjadi perhatian masyarakat, proses penanganannya juga harus dijalankan secara independen tanpa intervensi dari pihak mana pun.

"Independensi aparat penegak hukum menjadi faktor penting untuk menjaga objektivitas serta kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung," ungkap Hermawan.

"Diharapkan seluruh proses penyelidikan dapat berjalan transparan dan berdasarkan alat bukti yang sah sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," jelasnya.