Raja Juli Dinilai Perkuat Konservasi Gajah Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Anggota IUCN SSC Asian Elephant Specialist Group (AsESG) Wahdi Azmi menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Percepatan Perlindungan Gajah membawa perubahan pendekatan dalam upaya konservasi gajah di Indonesia.

Menurutnya, kebijakan tersebut menempatkan perlindungan gajah sebagai agenda lintas sektor, bukan hanya menjadi tanggung jawab bidang konservasi.

"Melalui Instruksi Presiden ini, Bapak Presiden telah memberikan arah yang sangat jelas bahwa perlindungan populasi dan habitat gajah merupakan agenda pembangunan nasional yang memerlukan keterlibatan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Ini merupakan perubahan paradigma yang sangat mendasar bagi masa depan konservasi gajah di Indonesia," kata Wahdi saat dihubungi di Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Menurut Wahdi, pendekatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan yang selama ini dikembangkan Kementerian Kehutanan dalam pengelolaan konservasi satwa liar, khususnya gajah.

Ia mengatakan perlindungan gajah tidak dapat dilakukan secara parsial karena tekanan terhadap habitat dan populasi satwa terus meningkat. Karena itu, menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan bentang alam.

"Karena itu, sejak awal beliau (Raja Juli Antoni) mendorong perlindungan kantong-kantong populasi gajah secara komprehensif, sistemik, dan berbasis bentang alam. Terbitnya Instruksi Presiden ini menurut saya merupakan refleksi nyata dari arah kebijakan tersebut, yaitu memastikan seluruh kantong populasi gajah memperoleh perlindungan secara terpadu melalui kerja sama lintas sektor," ujarnya.

Wahdi menilai Inpres Nomor 8 Tahun 2026 melengkapi sejumlah regulasi yang sebelumnya telah diterbitkan pemerintah, seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang memperkenalkan instrumen Areal Preservasi.

"Seluruh instrumen tersebut membentuk fondasi kebijakan yang semakin kuat untuk melindungi habitat gajah, memperkuat konektivitas bentang alam, mendukung penataan kawasan hutan, mengoptimalkan pemulihan kawasan hasil penertiban, mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah satwa liar, serta mengembangkan pembiayaan konservasi yang berkelanjutan," jelasnya.

Ia menambahkan, Kementerian Kehutanan bersama Forum Konservasi Gajah Indonesia dan sejumlah pemangku kepentingan saat ini juga tengah menyusun Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan sebagai pedoman pelaksanaan Inpres.

"Pada saat yang sama, kita juga memiliki pekerjaan besar dalam pengelolaan gajah ex-situ. Ke depan, strategi konservasi ex-situ harus dirancang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi in-situ (ex-situ linked to in-situ), sehingga seluruh komponen konservasi bekerja dalam satu sistem yang utuh dengan tujuan akhir memastikan populasi gajah tetap lestari di habitat alaminya," katanya.

Wahdi berharap implementasi Inpres tersebut, didukung kolaborasi lintas sektor dan pelaksanaan SRAK, dapat memperkuat upaya konservasi gajah sekaligus menjaga keberlanjutan habitat satwa liar di Indonesia.

"Sebagai bagian dari komunitas konservasi gajah nasional dan anggota IUCN SSC Asian Elephant Specialist Group (AsESG), saya optimistis Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu rujukan dunia dalam konservasi gajah berbasis bentang alam. Dengan kepemimpinan pemerintah yang kuat, dukungan Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2026, kolaborasi lintas sektor, serta implementasi SRAK yang baik, kita tidak hanya menyelamatkan gajah sebagai spesies ikonik Indonesia, tetapi juga menjaga bentang alam, jasa ekosistem, dan warisan keanekaragaman hayati bagi generasi yang akan datang," tutupnya.