Sukses

Sapi Impor Dilarang Masuk Lumajang, Pj Bupati Terbitkan Aturan Khusus

Penjabat Bupati Lumajang Indah Amperawati menerbitkan aturan yang melarang sapi impor masuk ke daerahnya.

Liputan6.com, Lumajang - Penjabat (Pj) Bupati Lumajang Indah Amperawati menerbitkan aturan yang melarang sapi impor masuk ke daerahnya.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dan Provinsi Jawa Timur, kami tidak pernah mengeluarkan persetujuan sapi impor," katanya, di Lumajang, Selasa 923/1/2024).

Pemkab Lumajang merespons keluhan perwakilan Asosiasi Pedagang Sapi di Kabupaten Lumajang dan sudah menggelar pertemuan dengan para pedagang.

"Pemerintah daerah tidak pernah mengeluarkan izin untuk sapi impor masuk ke Kabupaten Lumajang. Yang masuk ke Lumajang adalah eks sapi impor dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan itu tidak diperkenankan karena ilegal," tuturnya.

Untuk menyikapi masalah tersebut, Pj Bupati Lumajang mengambil langkah-langkah tegas dengan meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang untuk melakukan pemantauan dan membuat surat edaran yang melarang masuknya sapi eks impor ke wilayah Kabupaten Lumajang.

"Surat edaran tersebut juga akan memuat larangan pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan (RPH) resmi di Kabupaten Lumajang," katanya.

Ia menjelaskan Provinsi Jawa Timur memiliki populasi sapi potong terbesar di Indonesia, dengan 27 persen dari total populasi nasional. Oleh karena itu, tidak mungkin ada kebijakan impor sapi untuk wilayah Jawa Timur.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pendapatan Pedagang Sapi Menurun

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Sapi Kabupaten Lumajang Supandi mengatakan bahwa penurunan pendapatan para pedagang sapi dalam tiga bulan terakhir akibat maraknya sapi eks impor di kabupaten setempat.

"Kami memohon supaya menertibkan sapi impor di wilayah Lumajang, sapi lokal di Lumajang stoknya sudah mencukupi kebutuhan masyarakat lokal," ujarnya.

Ia berharap langkah-langkah tegas yang diambil Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat menormalkan kembali perdagangan sapi lokal, memberikan keadilan bagi para pedagang, dan mendukung kesejahteraan peternak lokal.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.