Polda Jatim Resmikan Gedung Satgas Saber Pungli di Surabaya, Pastikan Iklim Investasi Aman

Sebelumnya, seorang ASN di Pemkot Surabaya dengan jabatan sebagai kepala seksi di Kelurahan Bangkingan dilaporkan. Sebab, diduga memungut hingga Rp 30 juta kepada pemilik tanah yang bakal mengurus peningkatan alas hak dari petok menjadi sertifikat tanah.

Tak hanya itu saja, ada beberapa oknum ASN lainnya juga dilaporkan dalam perkara serupa. Mereka diduga memungut Rp 15 juta kepada masyarakat yang menjadi korbannya.

"Kami akan tindak apabila ada oknum petugas yang tidak sesuai ketentuan," tutupnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan, tidak ada celah bagi ASN Surabaya yang terlibat pungutan liar (pungli). 

“Itu yang di Bangkingan ya, sudah dilakukan pemeriksaan. Insya allah berproses, akan segera keluar sanksi yang berat,” kata Wali Kota Eri, ditulis Jumat (3/2/2023). 

Eri Cahyadi menyampaikan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021, sanksi berat yang dimaksud adalah penurunan jabatan dan diturunkan pangkatnya.

"Jadi ada dua itu sanksi berat yang sesuai dengan PP,” ujarnya.  

Sedangkan terkait pungli tenaga kontrak, sambung Wali Kota Eri, saat ini sudah dilakukan proses pelaporan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Setelah pelaporan tersebut, ia berharap, Kejari Surabaya bisa memproses cepat pelaporan kasus itu. 

Eri mengungkapkan, ada lagi satu laporan terkait pungli, yang akan ditindak lanjuti oleh Kejari Tanjung Perak Surabaya.

"Semoga prosesnya bisa cepat, sehingga itu bisa menjadi wawasan (peringatan) orang pemkot, jangan sampai terlibat pungli. Satu lagi juga ada yang akan masuk laporannya ke Kejari Tanjung Perak, kasusnya sama, menjanjikan pekerjaan,” ungkap dia.