Asimilasi dan Integrasi, 7.658 Napi di Jatim Bebas Sejak Januari 2021

Ilustrasi Seorang narapidana (Napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)

Liputan6.com, Surabaya - Lewat program asimilasi dan integrasi rumah, telah membebaskan sebanyak 7.658 narapidana (napi) di sejumlah lapas dan rutan Jawa Timur sejak Januari hingga 19 Oktober 2021.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono mengatakan, program ini dilakukan selama pandemi COVID-19.

"Sejak Januari hingga 19 Oktober 2021 total ada 7.658 warga binaan telah mendapatkan haknya," katanya, Selasa (19/10/2021).

Di samping mempercepat vaksinasi, pihaknya menjalankan kebijakan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Dalam kebijakan tersebut, berlaku bagi narapidana yang tinggal dua pertiga masa pidananya dan anak yang tinggal setengah masa pidananya sampai 31 Desember 2021.

"Biasanya asimilasi dilakukan di tempat yang sudah disediakan lapas atau di tempat kerja sosial, tapi dengan kebijakan ini warga binaan bisa melakukan di rumah," ujar Krismono.

Hak asimilasi dan integrasi itu tidak asal diberikan, karena warga binaan setidaknya harus memenuhi syarat, seperti berkelakuan baik dan aktif dalam program pembinaan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membentuk lima tim penanganan kebakaran di Lapas Klas 1 Tangerang yang menewaskan 41 orang yang seluruhnya adalah narapidana. Tim ini akan dipimpin oleh Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Reynhard Silitonga.

2 dari 2 halaman

Rasio 0,4 Persen

44 Napi Lapas Kelas I Tangerang Terima Remisi Natal — Ilustrasi narapidana.

Menurutnya, lapas atau rutan akan memastikan kejelasan keluarga atau penjamin serta pihak lapas atau rutan akan menggandeng bapas untuk melakukan sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP).

"Sidang ini yang akan menentukan apakah warga binaan berhak mendapatkan asimilasi dan integrasi atau tidak," katanya. Meski ketat, Krismono menegaskan bahwa seluruh pelayanan tersebut gratis dan jika masyarakat menemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran agar bisa segera melaporkan kepada kanwil.

"Akan segera kami tindak lanjuti jika ada penyimpangan, jangan ragu melapor kepada kami," ujarnya. Hingga saat ini, total ada 5.352 warga binaan yang mendapatkan hak asimilasi. Sedangkan 2.306 lainnya mendapatkan hak integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

"Total ada 7.658 warga binaan yang dibebaskan melalui kebijakan tersebut. Ini bukan obral hukuman, tapi menjadi upaya kami untuk mengendalikan jumlah warga binaan di lapas rutan agar tidak memperparah kondisi pandemi," katanya.

Dari jumlah itu, tambah dia, terdapat 38 orang orang melakukan pelanggaran tata tertib dengan perincian 10 orang melanggar saat asimilasi dan 28 lainnya melanggar tata tertib integrasi. "Jumlah ini tentunya sangat kecil karena rasionya hanya 0,4 persen," kata Krismono.