Jaga Ketersediaan Bahan MBG, Akademisi IPB Dorong Pengembangan Ayam Kampung dengan Skala Kecil

Liputan6.com, Jakarta - Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Andreas menyampaikan, produksi daging ayam dan telur secara nasional saat ini masih dalam kondisi surplus.

Namun, menurutnya, situasi tersebut berpotensi berubah menjadi defisit apabila program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan secara penuh.

"Memang saat ini produksi daging ayam dan telur masih surplus secara nasional, tetapi ketika program MBG dilaksanakan secara penuh, potensi defisit bisa terjadi. Kerentanan ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah," ujar Andreas dalam Diskusi Publik Fraksi PKB bertajuk Danantara Kucurkan Anggaran Rp 20 Trilun untuk Penguatan Peternak Lokal: Kebangkitan Industri Perunggasan Nasional?, yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

Selain Andreas, hadir sebagai narasumber Anggota Komisi IV DPR RI Jaelani, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda, Direktur Kerjasama Badan Gizi Nasional Muhammad Risa, dan Praktisi Industri Unggas Eko Putro Sandjojo. Lalu hadir juga Sekjen Gabungan Asosiasi Peternakan Ayam Nasional Sugeng Wahyudi, dan akademisi IPB Prof Dwi Andreas Santoso.

"Berdasarkan kajian yang dilakukan, produksi daging ayam berpotensi mengalami defisit hingga 1.115.005 ton dan produksi telur berpotensi defisit 1.393.756 ton apabila kebutuhan meningkat akibat implementasi penuh program MBG. Hati-hati, kalau terjadi defisit maka harga daging ayam dan telur akan meningkat," papar Andreas.

Lebih lanjut, ia menilai peternak kecil masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain kesulitan akses kredit karena dianggap berisiko tinggi, ketiadaan akses asuransi, serta minimnya jaminan dari pemerintah.

Sementara itu, kata Andreas, biaya produksi—terutama pakan dan DOC—tidak berada dalam kendali peternak kecil.

Di sisi lain, Andreas menilai peternakan ayam kampung memiliki peluang besar untuk diperkuat.

"Segmen ayam kampung lebih potensial karena tidak bersaing langsung dengan korporasi, dan penyediaan pakan lebih kompetitif karena dapat menggunakan campuran. Sayangnya, sampai sekarang belum ada perhatian pemerintah terhadap pengembangan ayam kampung," ucap dia.

Ia menyarankan agar sebagian besar dana Danantara diarahkan untuk pengembangan peternakan ayam kampung skala kecil, khususnya dalam penyediaan akses kredit, asuransi, dan pembibitan.

"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), biaya produksi ayam kampung per 5.000 ekor mencapai Rp 317.224.000, dengan pendapatan kotor Rp 830.968.000. Sementara biaya produksi untuk 1.000 ekor sebesar Rp 41.501.000, dengan pendapatan kotor Rp 162.243.000," terang Andreas.

Dia menekankan perlunya riset lebih mendalam terkait ayam kampung, mulai dari program seleksi, breeding, hingga pengembangan model peternakan ayam kampung dari skala kecil hingga besar.

"Pemerintah harus membangun pengembangan usaha perunggasan di wilayah-wilayah merah melalui penguatan pembibitan dan pakan," jelas Andreas.