Konflik Timur Tengah, Hal Ini Bikin OJK Was-Was

Liputan6.com, Jakarta - Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyatakan OJK mewaspadai potensi arus modal keluar (capital outflow) jangka pendek seiring meningkatnya tensi konflik di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya, dalam situasi eskalasi geopolitik, investor global cenderung melakukan repositioning portofolio ke instrumen yang dianggap sebagai aset safe haven, seperti emas, mata uang asing yang relatif stabil, maupun obligasi negara. Pola ini umumnya disertai sikap wait and see untuk melihat perkembangan kondisi global.

“Nah karenanya dalam waktu-waktu ini tentu kami akan mencermati potensi adanya capital outflow dalam jangka pendek yang perlu kita waspadai bersama sebagai bagian dari dinamika respon kondisi global dimaksud,” ujar Hasan dalam Konferensi Pers Hasil RDKB OJK Februari 2026, Selasa (3/3/2026).

Ia menegaskan, tekanan pasar akibat eskalasi geopolitik bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga melanda pasar regional dan global. Dalam kondisi tersebut, volatilitas di pasar saham domestik dipandang sebagai bagian dari mekanisme transmisi global yang normal.

“Kendati memang fundamental perekonomian Indonesia saat ini relatif stabil dengan indikator makro yang memang terjaga tentu tapi kewaspadaan tetap diperlukan terutama dalam menghadapi potensi transmisi melalui volatilitas dan sentimen global yang terus terjadi,” katanya.

OJK, lanjutnya, akan terus melakukan pemantauan intensif terhadap likuiditas dan risiko pasar, serta berkoordinasi dengan otoritas lain dalam forum KSSK guna memastikan stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah dinamika global.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi menekan stabilitas sektor keuangan global dan domestik.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa pihaknya telah memetakan setidaknya tiga jalur transmisi risiko yang perlu diantisipasi secara cermat.

Menurutnya, jalur pertama adalah potensi kenaikan harga minyak dunia apabila terjadi gangguan distribusi, termasuk risiko penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur sekitar 30% pasokan minyak global dan distribusi LNG dalam jumlah signifikan. Kenaikan harga energi tersebut dinilai dapat memberikan tekanan lanjutan terhadap inflasi global.

“Kita mencermati ada possible tiga transmission channel dari ketenangan geopolitik ini, yang pertama tentu saja kenaikan harga minyak,” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDKB OJK Februari 2026, dikutip Rabu (4/3/2026).

Friderica menjelaskan, lonjakan harga minyak berpotensi mendorong inflasi global yang pada akhirnya memengaruhi arah kebijakan suku bunga bank sentral berbagai negara. Kondisi tersebut dapat berdampak pada likuiditas pasar keuangan global, pertumbuhan ekonomi, hingga memicu persaingan perebutan aliran dana global.

Jalur transmisi kedua adalah tekanan terhadap kebijakan moneter global akibat meningkatnya inflasi, yang dapat memperketat kondisi likuiditas internasional. Dalam situasi seperti itu, negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu memastikan kesiapan fundamental domestik agar tetap kompetitif dalam menarik arus modal.

Sementara jalur ketiga adalah meningkatnya ketidakpastian yang mendorong fenomena flight to quality ke instrumen safe haven. Dalam kondisi ini, pasar negara berkembang dituntut menunjukkan integritas, likuiditas, dan tata kelola yang kredibel agar tetap menjadi tujuan investasi.

“Dalam situasi saat ini, tentu kita melihat bagaimana pasar negara berkembang seperti di Indonesia, kita dituntut untuk menunjukkan integritas dan likuiditas yang kuat sekaligus tata kelola yang kredibel, supaya tetap kompetitif dan menarik untuk aliran modal asing,” jelasnya. 

Sebagai langkah antisipasi, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) menyiapkan serangkaian instrumen kebijakan yang dapat diaktivasi apabila terjadi fluktuasi pasar yang tidak diharapkan. 

Selain itu, OJK juga meminta seluruh lembaga jasa keuangan untuk memperkuat monitoring terhadap dinamika global, meningkatkan manajemen risiko, serta melakukan stress testing dalam berbagai skenario.

Koordinasi lintas otoritas juga terus diperkuat melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sinergi tersebut dilakukan guna memastikan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga di tengah tekanan eksternal yang meningkat.