OJK Bongkar Akar Masalah Goreng Saham, Penyimpangan IPO Jadi Sorotan

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan praktik manipulasi harga saham atau goreng saham di pasar modal Indonesia kerap berakar dari penyimpangan dalam proses Initial Public Offering (IPO). Temuan ini mencuat setelah OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada dua emiten, yakni PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA).

Pada 6 Februari 2026, OJK resmi menetapkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada kedua emiten beserta pihak-pihak terkait atas pelanggaran ketentuan pasar modal, khususnya yang berkaitan dengan proses IPO.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, termasuk dari dua kasus tadi (REAL dan PIPA), salah satu akar utama praktik manipulasi harga di pasar modal Indonesia adalah penyimpangan dalam proses IPO, khususnya penjatahan saham yang tidak mencerminkan kondisi investor," ujar Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap, dikutip dari Antara, Rabu (11/2/2026).

Menurut Eddy, penyimpangan tersebut terjadi seiring dengan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian serta customer due diligence. Selain itu, ditemukan pula penggunaan informasi yang tidak benar dalam proses pemesanan maupun penjatahan saham saat IPO berlangsung.

Dalam kasus PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL), OJK menemukan penggunaan dana hasil IPO untuk transaksi material yang tidak sesuai dengan ketentuan. Atas pelanggaran tersebut, REAL dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp925 juta.

Denda tersebut dijatuhkan atas transaksi jual beli tanah di Tangerang antara REAL dan Sdr. M. Andy Arslan Djunaid pada 16 Februari 2024, dengan nilai transaksi melebihi 20 persen dari total ekuitas REAL per 31 Desember 2023.

Selain itu, OJK juga menemukan pelanggaran dalam proses IPO REAL yang melibatkan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku penjamin emisi efek (underwriter). OJK menilai perusahaan sekuritas tersebut tidak menjalankan prosedur customer due diligence (CDD) secara memadai terhadap UOB Kay Hian Pte. Ltd., yang bertindak mewakili delapan investor sebagai beneficial owner.

Berdasarkan surat dari UOB Kay Hian Pte. Ltd., diketahui pemesanan saham delapan investor tersebut didanai oleh UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd. Temuan lain menunjukkan bahwa kedelapan investor mengisi data pekerjaan sebagai staf PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) dalam formulir pembukaan rekening bank di PT Bank UOB Indonesia pada Oktober 2019.

Sementara itu, dalam kasus PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA), OJK menemukan adanya pengakuan aset yang berasal dari penggunaan dana hasil IPO dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2023 tanpa didukung bukti transaksi yang memadai.

Atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada PIPA berupa denda sebesar Rp1,85 miliar. Selain itu, empat direksi PIPA periode 2023 juga dikenakan denda secara tanggung renteng senilai Rp3,36 miliar akibat kesalahan penyajian laporan keuangan.

"Kemudian juga untuk Direktur Utama tahun 2023 dikenai larangan beraktivitas di pasar modal selama 5 tahun. Berikutnya atas auditor laporan keuangan tahunan perseroan tahun 2023 yang tidak menerapkan standar profesional audit secara memadai maka akuntan publik tersebut dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 2 tahun," ujar Eddy.

Seiring dengan potensi penyimpangan tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menerbitkan aturan baru terkait jumlah saham free float bagi perusahaan yang akan melantai di bursa. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Nomor I-A tentang pencatatan saham.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menyebut penyesuaian syarat IPO mencakup aspek keuangan, tata kelola, bisnis, serta peluang pertumbuhan perusahaan.