PGJO Ajukan Perubahan Kegiatan Usaha, Gelar RUPSLB 24 Desember 2025

Liputan6.com, Jakarta - PT Bahtera Bumi Raya Tbk (PGJO) berencana melakukan perubahan kegiatan usaha, transaksi pinjaman dari pemegang saham, serta pembelian aset oleh entitas anak perseroan.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (23/12/2025), perseroan mengungkapkan rencana perubahan kegiatan usaha dengan menambahkan aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200).

Perubahan ini akan mengalihkan fokus utama perseroan menjadi perusahaan induk yang berinvestasi pada entitas anak yang bergerak di sektor logistik dan pertambangan, sementara kegiatan usaha eksisting menjadi kegiatan penunjang.

Sehubungan dengan rencana tersebut, perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Desember 2025.

Perubahan kegiatan usaha ini akan diikuti dengan perubahan Pasal 3 anggaran dasar perseroan setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dan Kementerian Hukum.

Selain perubahan kegiatan usaha, perseroan juga berencana melakukan transaksi pinjaman dari pemegang saham pengendali, PT Batu Investasi Indonesia (BII). Nilai pinjaman yang direncanakan mencapai maksimal Rp 360 miliar dengan tenor hingga delapan tahun sejak pencairan dan tingkat bunga tetap sebesar 7 persen per tahun.

Dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional entitas anak, termasuk PT Mega Mitra Marine, PT Samudera Sejahtera Shipping, dan PT Panca Pertiwi Tambang, antara lain untuk pengadaan peralatan, kapal, serta kebutuhan operasional lainnya. Pencairan pinjaman akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan perkembangan implementasi bisnis.

Perseroan juga mengungkapkan bahwa rencana perubahan kegiatan usaha telah didukung oleh studi kelayakan yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan. Berdasarkan hasil studi tersebut, rencana perubahan kegiatan usaha dinilai layak dari aspek pasar, teknis, model bisnis, manajemen, dan keuangan.

Direksi perseroan menegaskan bahwa sepanjang pengetahuan mereka tidak terdapat fakta material lain yang belum diungkapkan dan dapat menyebabkan keterbukaan informasi ini menjadi menyesatkan.

Seluruh aksi korporasi yang direncanakan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.