Sukses

Industri Film Makin Kompetitif, Telkom Bakal Ambil Alih Perum Produksi Film Negara

Pemerintah sedang mengkaji agar Telkom dapat mengambil alih Perum Produksi Film Negara.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana mengambil alih Perum Produksi Film Negara (PFN) dan dilimpahkan pada PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM). Hal itu dimaksudkan untuk membawa PFN pada ekosistem yang lebih matang, sehingga karya yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik.

"Ada rencana Telkom akan mengambil alih PFN. Ini sedang kita kaji. Ini karena kami melihat ekosistem perfilman, PFN kalau berdiri sendiri sulit,” kata Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI, dikutip Rabu (8/6/2022).

Melihat perkembangan industri perfilman saat ini, pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan PFN akan kesulitan jika berdiri sendiri. Ditambah tren konten digital yang tengah menjamur, Tiko menilai karya PFN akan lebih terakomodir jika masuk dalam ekosistem Telkom.

"Kami gabungkan PFN ini menjadi ekosistem Telkom untuk produksi film yang nantinya ditayangkan di platform Telkom melalui Maxtream dan Indihome,” imbuh Tiko.

Perusahaan Umum Produksi Film Negara (Perum PFN) didirikan sebagai Berita Film Indonesia (BFI) pada tanggal 6 Oktober 1945 oleh R.M Soetarto. PFN resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 pada tanggal 7 Mei 1988.

Perubahan itu bermaksud agar Perum PFN dapat menjalankan aktivitas secara mandiri berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan sembari misi perusahaan juga bisa berjalan sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional.

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Sederet Aksi Korporasi Emiten BUMN pada 2022

Sebelumnya, sederet Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah ramai-ramai berbenah. Beberapa di antaranya akan melakukan restrukturisasi hingga penambahan modal.

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, ada lima aksi korporasi berupa rights issue yang akan dilakukan lima emiten dalam waktu dekat. Pertama, yakni PT Semen Indonesia Tbk atau SIG (SMGR).

Pemerintah berencana mengalihkan seluruh sahamnya di PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) kepada SIG melalui rights issue.

"Jadi memang Baturaja ini masih di luar holding semen. Nanti prosesnya melalui rights issue seperti waktu inject pegadaian dan PMN ke BRI,” ujar pria yang akrab disapa Tiko itu dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI, Selasa (7/6/2022).

Mengingat dua perusahaan publik yaitu Semen Indonesia maupun Semen Baturaja membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

 

3 dari 4 halaman

Aksi Korporasi Emiten BUMN

Aksi tersebut diharapkan dapat terlaksana pada kuartal III 2022. Selanjutnya PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang akan menerima PMN sebesar Rp 3 triliun tahun ini. Penambahan modal juga dilakukan melalui skema rights issue.

"Ini rights issue terakhir di Waskita. Diharapkan dengan rights issue terakhir ini dan penjualan beberapa ruas tol diharapkan di 2022-2023 sudah masuk ke fase penyehatan," kata Tiko.

Ketiga, yakni PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang juga direncanakan rights issue pada kuarta II 2022. ADHI menjadi perusahaan pelat merah yang menerima PMN paling kecil dibanding lainnya, yakni sebesar Rp 1,86 triliun.

"Dengan berbagai proyek yang ada, termasuk tol Solo-Yogya ada tambahan permodalan Rp 1,98 triliun, ini yng terkecil di antara seluruh karya. KIta harapkan ada rights issue pada triwulan II juga,” ujar Tiko.

 

4 dari 4 halaman

Sektor Perbankan

Dari sektor perbankan, pemerintah akan menambah modal untuk PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN (BBTN). Tiko mengatakan, langkah ini diambil lantaran BTN memiliki CAR yang kecil di antara bank BUMN lainnya.

"CAR BTN paling kecil di antara bank buku IV, Kita ingin tambah CAR nya sampai 19 persen dibutuhkan tambahan modal Rp 2,98 triliun yang sudah disetujui, nanti juga melalui RI mungkin di triwulan 3-4,” ujar dia.

Terakhir, ada PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Tiko menuturkan, jika PKPU mencapai ksepakatan homologasi, rights issue akan dilakukan sebanyak dua kali. Rights issue pertama dieksekusi pemerintah atas porsi kepemiikannya 65 persen. Kemudian rights issue tahap II akan digelar sekitar kuartal IV 2022 untuk tambahan pendanaan dari investor strategis.

"Jadi cukup banyak kesibukan kami di semester II untuk berbagai rights issue, diharapkan semuanya bisa berjalan lancar semoga kapasitas bursa untuk serap ini cukup baik,” kata dia.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.