Eks Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka Pungli Izin Tambang Rp 1,2 M

Kejati Jatim mengungkap dugaan pemerasan terhadap 35 pemohon izin di sektor pertambangan serta geologi dan air tanah.

Diterbitkan 17 November 2026, 10:30 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim periode 2021–2024, Nur Kholis, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pungutan liar (pungli) pengurusan perizinan tambang.

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menemukan bukti dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan para pemohon izin di sektor pertambangan serta geologi.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan Nur Kholis diduga berperan dalam praktik pungli tersebut selama menjabat.

"Berdasarkan fakta perkembangan hasil penyidikan, ditemukan adanya peran tersangka NK selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur periode Januari 2021 hingga 31 Agustus 2024 yang telah menyalahgunakan kewenangannya," kata Punia di kantor Kejati Jatim, Selasa (17/11/2026).

Dalam praktiknya, Kejati Jatim menyebut perkara ini berbeda dari kasus suap pada umumnya. Penyidik menduga perkara tersebut merupakan pemerasan (extortion).

Penyidik menemukan fakta bahwa berkas perizinan para pemohon sebenarnya telah lengkap dan memenuhi syarat. Namun, proses penerbitannya diduga sengaja ditahan oleh pihak di lingkungan dinas dengan berbagai alasan hingga para pemohon berada di bawah tekanan dan terpaksa menyerahkan sejumlah uang agar izin mereka diterbitkan.

Untuk melancarkan aksinya, Nur Kholis diduga memerintahkan bawahannya, yakni mendiang Oni Setiawan selaku mantan Kepala Bidang Pertambangan serta Ertika Dinawati selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, untuk menekan para pemohon.

Berdasarkan hasil audit dan penyidikan, praktik pungli tersebut menyasar dua sektor. Di sektor pertambangan, tujuh pemohon izin diduga dipungut total Rp 1,105 miliar. Sementara itu, di sektor geologi dan air tanah, sebanyak 28 pemohon izin diduga dipungut total Rp 133,5 juta.

Dengan demikian, akumulasi dugaan pungli tersebut mencapai Rp 1,238 miliar. Dari jumlah itu, Nur Kholis diduga menikmati aliran dana untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 615 juta serta sejumlah logam mulia.

Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 615 juta. Uang tersebut disita berdasarkan surat penyitaan tertanggal 11 Agustus 2026 yang telah disetujui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Selain itu, penyidik menyita lima batang emas dengan berat total 50 gram berdasarkan surat penetapan pada April 2026.

Terkait kemungkinan aliran dana ke institusi lain, pihak kejaksaan menegaskan bahwa sejauh ini penyidik menemukan dana tersebut diduga dinikmati untuk kepentingan pribadi tersangka.

 

Tersangka Bersikap Kooperatif

Di tengah proses hukum tersebut, Kejati Jatim mencatat Nur Kholis bersikap kooperatif selama pemeriksaan. Tersangka bahkan disebut telah berinisiatif mengembalikan sebagian besar uang yang diduga berasal dari pemerasan.

"Ya, mengembalikan. Dia sudah mengembalikan dan menyerahkan. Makanya dia mengaku, dia mau mengembalikan sesuai nilai itu, Rp 615 juta sekian," ungkap Punia.

Atas perbuatannya, Nur Kholis dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 12 huruf e atau huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 KUHP, serta Pasal 606 ayat (2) KUHP juncto UU Penyesuaian Pidana.

Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, Nur Kholis langsung ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jatim selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026.

Kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas ESDM Jatim ini sebelumnya telah menjerat empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono, Oni Setiawan selaku Kepala Bidang Pertambangan, Ertika Dinawati selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, serta H selaku Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6