Pembangunan Sekolah Rakyat Tuban Molor, Siswa Kena Imbas

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dan proses pembelajaran bagi siswa baru di Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Tuban kembali tertunda. Untuk kedua kalinya, target penyelesaian pembangunan gedung sekolah yang dikerjakan PT Waskita Karya gagal dipenuhi sehingga siswa belum dapat menempati gedung baru.

Keterlambatan penyelesaian proyek tersebut membuat tim Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turun langsung ke lokasi untuk memantau progres pembangunan. Kedua kementerian juga menggelar rapat dengan pihak pelaksana proyek guna memastikan pembangunan segera dituntaskan agar kegiatan belajar mengajar dapat segera dimulai.

"Saya sedang ada tamu Kemensos dan Kemen PU," ujar Koordinator Wilayah Pembangunan Sekolah Rakyat Tuban dari PT Waskita Karya, Agus Saputra, Senin (27/7/2026).

Berdasarkan kontrak, pembangunan Sekolah Rakyat yang berdiri di atas lahan sekitar tujuh hektare milik Pemerintah Kabupaten Tuban di Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026.

Namun target tersebut tidak tercapai sehingga pelaksanaan MPLS dan pembelajaran siswa baru terpaksa ditunda. Pihak kontraktor kemudian mengajukan addendum perpanjangan waktu hingga 25 Juli 2026. Meski demikian, hingga kini pekerjaan konstruksi masih belum selesai.

Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas pembangunan masih berlangsung. Sejumlah pekerja tampak keluar masuk area proyek, alat berat ekskavator masih beroperasi, sementara pekerjaan di area gerbang utama belum rampung. Truk pengangkut material juga masih hilir mudik memasok kebutuhan proyek.

Akibat molornya penyelesaian pembangunan, siswa baru kembali belum dapat menempati gedung Sekolah Rakyat maupun mengikuti MPLS dan kegiatan pembelajaran di lokasi tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai penyebab keterlambatan proyek, Agus Saputra belum memberikan penjelasan. Ia juga belum memberikan keterangan terkait komitmen penyelesaian pekerjaan maupun langkah yang ditempuh agar proyek dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan kontrak.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A dan PMD) Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo, berharap tidak ada lagi penundaan penyelesaian pembangunan sehingga siswa dapat segera belajar di gedung baru.

"Kita berharap segera rampung, dan anak-anak bisa belajar di gedung baru tersebut," ujarnya.

Pemkab Tuban mencatat, pada Tahun Ajaran 2026/2027 jumlah peserta didik jenjang SD masih relatif sedikit, yakni 16 siswa asal Tuban. Sementara itu, jenjang SMP dan SMA telah memenuhi target dengan masing-masing tiga rombongan belajar yang berisi 30 siswa.

"Jenjang SD memang sedikit karena rata-rata orang tua belum tega. Karena di sini harus ikut asrama," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 18 Kabupaten Tuban, Vera Khairun Nissa, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan pembelajaran siswa baru yang masih tertunda.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat Tuban dirancang dengan konsep pendidikan berasrama dan memiliki kapasitas sekitar 1.000 siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Pembangunan tersebut merupakan bagian dari Program Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur I yang didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2026. Paket pekerjaan senilai sekitar Rp 1,1 triliun tersebut mencakup pembangunan Sekolah Rakyat di lima daerah, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Jombang.

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky sebelumnya menegaskan, Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera kategori Desil I dan Desil II.

Melalui program tersebut, seluruh kebutuhan siswa, mulai dari tempat tinggal di asrama, makan, seragam, hingga buku pelajaran, ditanggung pemerintah sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.