Dua Kubu Keraton Surakarta Respons Petisi Tes DNA

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah konflik dua raja, sebuah petisi daring di http://change.org berjudul 'Ungkap Kebenaran untuk Akhiri Polemik Keraton Surakarta' viral dalam beberapa hari terakhir dan memicu beragam tanggapan dari dua kubu Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berseteru.

Isi petisi digagas Aliansi Budaya Indonesia itu meminta pemerintah turun tangan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara objektif dan transparan di Keraton Surakarta. Sasaran petisi meliputi Presiden, Menteri Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jateng, Wali Kota Solo, DPR, DPD, hingga Komnas HAM.

Poin paling mencuri perhatian adalah usulan pembentukan tim independen untuk mengkaji dokumen sejarah dan silsilah. Bahkan, petisi membuka opsi penggunaan metode ilmiah termasuk pemeriksaan DNA jika disetujui semua pihak.

Pangageng Paran Parakarsa PV XIV Purboyo, KPAAd Nur Wijaya Adiningrat menolak penyamaan sistem Keraton dengan demokrasi.

"Ini monarki, bukan demokrasi. Di mana pun monarki di dunia, ketika raja wafat, secara otomatis putra mahkota yang naik tahta," kata Wijaya saat konferensi pers di Talang Paten, Keraton Surakarta, Sabtu (25/7/2026).

Menurutnya, keputusan tertinggi tetap berada di tangan raja. "Boleh berpendapat, tetapi keputusan tetap di tangan raja," ujar dia.

Sementara itu, Lembaga Dewan Adat (LDA) mendukung KGPH Hangabehi sebagai SISKS Paku Buwono XIV menyambut baik perhatian publik.

"Keraton Surakarta Hadiningrat adalah amanah sejarah, amanah budaya, dan amanah bangsa," kata Ketua LDA GKR Koes Moertiyah Wandansari alias Gusti Moeng, Jumat (24/7/2026).

Terkait usulan DNA, LDA menyatakan bisa dipertimbangkan asal dilakukan profesional, independen, dan atas persetujuan semua pihak.

"Namun hasil pemeriksaan DNA tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar. Harus dipadukan dengan fakta sejarah, silsilah, paugeran adat, dokumen sah, serta ketentuan hukum," tegas Gusti Moeng.

LDA juga siap berpartisipasi jika pemerintah memfasilitasi dialog. Mereka berharap momentum ini menjadi jalan rekonsiliasi untuk melestarikan Keraton.

Menurut Pengageng Sasana Wilapa, penyelesaian polemik tidak boleh diarahkan untuk mencari siapa yang menang atau kalah. Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum, adat, sejarah, dan kelembagaan melalui proses objektif dan adil.

LDA juga merujuk Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 yang menempatkan Ketua LDA sebagai bagian koordinasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Keraton.

Reporter: Arie Sunaryo/merdeka.com