Nota Pungutan Sampah Capai Rp 497 Ribu Viral Jadi Keluhan Warga, Ini Kata DLH Batam

Liputan6.com, Batam - Surat pungutan pengangkutan sampah yang mengatasnamakan mitra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam viral di kalangan pelaku usaha di Batam.

Dalam surat tersebut, pelaku usaha bahkan diminta membayar biaya pengangkutan sampah hingga Rp497 ribu per bulan. Surat bertanggal 4 Mei 2026 itu diketahui diterbitkan oleh perusahaan bernama PT Mahaju Langgeng Jaya.

Isinya menyebut perusahaan akan melakukan pengangkutan sampah di seluruh kios, ruko, grosir, minimarket, rumah makan, hingga cafe dan resto di wilayah Sekupang.

Dalam surat itu, tarif yang dipatok bervariasi. Kios dan ruko dikenakan Rp 100 ribu per bulan, rumah makan Rp 200 ribu, grosir dan minimarket Rp 300 ribu, sementara cafe dan resto dikenakan pungutan tertinggi mencapai Rp 497 ribu per bulan.

Pengangkutan sampah disebut dilakukan dua kali dalam sepekan dengan penagihan pada awal setiap bulan.

"Mulai tanggal 4 Mei 2026 akan melaksanakan pengangkutan sampah di semua kios dan ruko, grosir dan minimarket, rumah makan, cafe dan resto di wilayah Kecamatan Sekupang," demikian isi surat yang beredar luas di media sosial dan grup WhatsApp pelaku usaha.

Viralnya surat tersebut langsung memicu keresahan. Sejumlah pelaku usaha mempertanyakan legalitas pungutan itu karena surat tidak menggunakan kop resmi pemerintah maupun tanda tangan pejabat DLH Kota Batam.

Surat hanya mencantumkan tulisan “Mitra DLH” lengkap dengan nomor call centre dan pengaduan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Dohar Mangalando Hasibuan langsung membantah adanya kerja sama pengangkutan sampah dengan perusahaan tersebut.

Menurut Dohar, DLH Kota Batam tidak memiliki mitra swasta dalam pengangkutan sampah kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

"Gak ada, gak ada, itu gak ada, itu gak benar itu," kata Dohar saat dikonfirmasi Liputan6.com.

DLH Kota Batam juga memastikan akan segera memanggil pihak yang mengedarkan surat pungutan tersebut untuk dimintai klarifikasi.

"Nanti kami akan panggil itu orang," jelas Dohar.

Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak PT Mahaju Langgeng Jaya terkait dasar pungutan maupun status mereka sebagai pihak yang mengatasnamakan mitra DLH Kota Batam.