Rencana Proyek Pengendali Banjir Lahar Semeru, dari Sabo Dam hingga Tanggul

​Proyek besar ini terbagi dalam dua paket strategis (S2 dan S4) yang menyasar titik-titik paling rawan di kawasan terdampak berada di Kecamatan Pronojiwo

Diterbitkan 09 Februari 2026, 11:54 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Lumajang merencanakan pembangunan proyek pengendali banjir lahar Semeru, bertajuk volcanic disaster risk reduction sector loan (VDRRSL). ​Sekretaris Daerah Lumajang, Agus Triyono, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur pengendali lahar di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Bondoyudo–Bedadung merupakan respons terhadap risiko Semeru yang bersifat berulang dan progresif.

​"Setiap infrastruktur yang dibangun hari ini adalah upaya melindungi nyawa, sumber penghidupan, dan masa depan masyarakat. Ini bukan sekadar proyek fisik sesaat," kata Agus kepada wartawan, Minggu (8/2/2026).

​Proyek besar ini terbagi dalam dua paket strategis (S2 dan S4) yang menyasar titik-titik paling rawan di kawasan terdampak berada di Kecamatan Pronojiwo, paket ini menjadi garda terdepan penahan material vulkanik.

Infrastuktur 2 unit sabo dam (pengendali sedimen) dan revetment beton sepanjang 900 meter dan mampu menampung hingga 1 juta meter kubik materi debris.

"Fungsinya merusak daya hancur aliran lahar sebelum menyentuh kawasan permukiman dan lahan produktif warga," tambahnya.

Sedangkan paket S4 Pengamanan sektor tengah dan hilir Desa Sumberwuluh. Berada di Kecamatan Candipuro, wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir lahar dingin dan sedimentasi.

"Infrastuktur 1 unit consolidation dam dan 6 ruas tanggul pengarah sepanjang 2.500 meter. Kapasitas menampung sekitar 0,34 juta meter kubik sedimen. fungsinya memperkuat ketahanan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Candipuro dari ancaman bencana hidrometeorologi," paparnya.

Meski fokus pada keamanan, Pemkab Lumajang menyadari adanya tantangan di lapangan, terutama terkait aktivitas penambangan pasir rakyat yang menjadi urat nadi ekonomi lokal.

​Agus menekankan bahwa mitigasi tidak boleh berjalan timpang dengan kondisi sosial.

"Koordinasi lintas sektor mutlak diperlukan. Pembangunan harus tertib dan aman tanpa memicu konflik di tengah masyarakat," pungkasnya.