Dedi Mulyadi Bikin Geger, Gerbang Gedung Sate Diubah Mirip Candi hingga Bakar Kemenyan

Liputan6.com, Bandung - Ada yang berbeda saat masuk ke Gedung Sate yang menjadi kantor pemerintahan Provinsi Jabar. Gerbangnya kini berbentuk seperti gapura candi, yang menyerupai peninggalan kerajaan di Indonesia zaman dahulu.

Terkait hal itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, pembangunan ulang gerbang Gedung Sate merupakan berdasarkan analisis ahli teknik sipil. Dia pun menegaskan, bahwa rekonstruksi yang dilakukan bukan di bangunan cagar budaya atau heritage.

"Itu bukan heritage, namanya pagar. Yang kedua disusun berdasarkan analisis yang ahli, orang teknik sipil yang nyusunnya, dari dari sisi nilai itu. Kalau ngomongin peradaban Sunda yang peninggalannya batu itu tinggal candi ya," kata Dedi di Gedung Sate, dikutip Senin (24/10/2025).

Dedi mengatakan, gapura serupa candi itu mengadopsi arsitektur kerajaan Cirebon yang memiliki nilai budaya. Menurutnya, arsitektur tersebut juga hampir sama dengan peninggalam kerajaan Mataram dan Majapahit.

"Nah, gapura itu kan berasal dari nilai-nilai budaya kecirebonan, kecirebonan mengadopsi dari kebudayaan Mataram dan Majapahit, di situ yang disebut dengan Candi Bentar," jelas Dedi.

Bukan Cagar Budaya

Sementara itu, Humas Bandung Heritage Society sekaligus Ahli Cagar Budaya, Tubagus Adhi mengatakan, perubahan Gerbang Gedung Sate tidak salah untuk dilakukan. Sebab menurutnya, gerbang tersebut bukan termasuk bangunan cagar budaya.

"Enggak ada pagar waktu masa kolonial itu. Sekarang ada pagar, itu penting. Gimana kalau seperti kemarin, yang ada pagar di DPRD aja dibakar," kata Adhi.

Adhi menejelaskan, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, boleh mengembangkan cagar budaya dengan penyesuaian kebutuhan saat ini. Namun, pengembangan cagar budaya tidak boleh menghilangkan nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah bangunan.

"Pagar itu penting bagi saya, tapi harus memberikan aksesibilitas bagi pejalan kaki termasuk difabel," kata dia.

Dia mengatakan, perubahan gerbang Gedung Sate sah untuk dilakukan. Mengingat, arsitektur utama Gedung Sate, J. Gerber merancang gedung yang dominan warna putih itu mengusung konsep arsitektur Art Deco dengan perpaduan tradisional dan kolonial.

"Desain Gedung Sate itu kan gaya eksentrik ya atau bisa sebut Art Deco," ucap dia.

Adhi menilai sentuhan Candi Bentar pada gapura di pintu masuk area Gedung Sate ini menarik, karena menjadi hal baru. Berbeda dengan di Bali, Jawa Timur, maupun Jawa Tengah yang sudah lebih dulu memberikan sentuhan Candi Bentar.

"Gapura yang dapat sentuhan Candi Bentar itu keren, karena untuk saya pribadi ada nilai sejarah. Kalau di Bali, Jawa Timur, maupun Jawa Tengah kan sudah menerapkannya, kalau di sini kan baru," kata Adhi.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono menilai gerbang bergaya candi bentar di Gedung Sate memiliki paradoks, yakni megah secara visual namun hampa manfaat bagi masyarakat Jabar yang tengah bergulat dengan realitas ekonomi.

Proyek pilar gerbang yang kini masih dalam tahap pembangunan itu, menurut Kristian, mencerminkan ketimpangan fatal dalam politik anggaran antara prioritas pemerintah dengan kebutuhan riil warga.

"Secara fisik tampak megah, seolah menunjukkan ada pergerakan pembangunan. Tapi ketika dibenturkan dengan realitas ekonomi masyarakat Jawa Barat saat ini, itu terasa hampa karena tidak menyentuh akar persoalan publik," ujarnya.

Menurut Kristian, lolosnya anggaran ini dalam APBD memang menandakan adanya kesepakatan formal antara pemerintah daerah dan DPRD.

Namun, ia juga mempertanyakan urgensi mempercantik pagar kantor pemerintahan di saat daya beli dan kesejahteraan masyarakat sedang membutuhkan stimulus nyata.

Lebih lanjut, Kristian menyebut fenomena ini sebagai proyek 'mercusuar' pembangunan yang mengejar efek visual dan simbolik semata.

Sehingga, kata dia, publik berhak menggugat transparansi alasan di balik prioritas pemugaran pagar dibandingkan program yang berdampak langsung pada kualitas hidup manusia.

Utamanya pada angka Rp3,9 miliar yang digelontorkan untuk gerbang itu, ditambah paving blok area parkir.

Kristian menekankan bahwa narasi efisiensi yang selama ini didengungkan pemerintah, seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pemotongan anggaran, melainkan juga soal ketepatan alokasi 'input' untuk menghasilkan 'output' yang bermakna.

"Apakah Rp3,9 miliar untuk pagar dan gapura (dan lapangan parkir) itu lebih bermakna dibanding jika dialokasikan untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi warga?" katanya menambahkan.

Sementara itu, anggota DPRD Jabar Maulana Yusuf Erwinsyah mengungkapkan ironi kebijakan anggaran pemerintah provinsi yang menggelontorkan Rp3,9 miliar untuk gapura Gedung Sate, namun hanya mengalokasikan Rp156 juta untuk pelestarian 50 situs budaya Sunda asli pada 2026.

Maulana Yusuf menilai anggaran Rp3,9 miliar untuk proyek perbaikan lapangan parkir dan utamanya pembangunan gapura gerbang bergaya Candi Bentar tersebut, tidak hanya cacat prioritas, tetapi juga salah kaprah dalam merepresentasikan identitas budaya.

"Saya pikir mengurus situs cagar budaya peninggalan orang Sunda zaman dahulu lebih wajib, ketimbang membuat bangunan-bangunan baru, sekalipun niatnya memperlihatkan simbol-simbol Sunda," kata Maulana, akhir pekan kemarin.

Ia juga mempertanyakan urgensi pembangunan fisik yang diklaim sebagai 'wajah baru' tersebut di tengah pemangkasan belanja pegawai dan kondisi infrastruktur publik yang memburuk.

Maulana Yusuf mencontohkan jalan provinsi Cisarua-Padalarang menuju Lembang yang kini rusak dan minim penerangan hingga membahayakan keselamatan warga, namun luput dari prioritas eksekutif.

Bukan Simbon Kasundaan

Sorotan tajam Maulana Yusuf juga diarahkan pada pemilihan desain Candi Bentar yang dinilai ahistoris dengan jati diri Kasundaan. Menurut dia, pemaksaan simbol budaya luar dalam ikon pemerintahan Jabar justru menunjukkan dangkalnya riset budaya dalam perencanaan pembangunan daerah.

Terkait lolosnya anggaran ini dalam APBD Perubahan 2025, Maulana Yusuf menyebut hal itu terjadi bukan karena kesepakatan bulat, melainkan akibat dominasi kehendak eksekutif yang memanfaatkan keterbatasan waktu pembahasan anggaran.

"Sebenarnya bukan disepakati, lebih kepada membiarkan keinginan Pak Gubernur yang keukeuh (bersikukuh) dengan keinginan sendiri," tuturnya.

Lebih jauh legislator tersebut menolak keras rencana lanjutan pada 2026 yang menganggarkan lebih dari Rp10 miliar untuk pembangunan gerbang batas provinsi dan kabupaten/kota bergaya Sunda.

Ia menilai proyek mercusuar semacam itu kontradiktif dengan minimnya perhatian pemerintah terhadap situs-situs sejarah yang nyata-nyata terancam punah.