Rapat DPR dengan Importir Limbah Elektronik di Batam Diwarnai Aksi Petugas Tolak Kedatangan Wartawan

Liputan6.com, Jakarta Rapat Komisi XII DPR dengan perusahaan importir limbah elektronik, PT Esun Internasional Utama Indonesia di hotel kawasan Harbour Bay Batam, berlangsung tertutup dan bersifat rahasia, Rabu (29/10/2025).

Pantauan di lokasi, sejumlah petugas dari perusahaan berjaga di area pintu masuk ruang rapat, dan menolak kehadiran wartawan. Pihak administrasi dari PT Esun menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak terbuka untuk publik.

Wartawan sempat adu mulut dengan petugas administrasi. Pemicunya lantaran wartawan tidak diizinkan meliput dengan alasan rapat berlangsung tertutup.

“Selain yang sudah terdaftar di daftar undangan, tidak boleh ikut. Kami dari PT Esun hanya bertugas memverifikasi tamu yang datang,” ujar salah satu petugas penerima tamu.

“Mohon maaf, pertemuan ini bersifat privasi dan rahasia tidak untuk diliput media,” tambahnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat penting dari berbagai lembaga, di antaranya Dirjen Gakkum Kementerian ESDM, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup BPLH, serta jajaran direksi PT Esun.

Dari pihak legislatif, hadir 15 anggota Komisi XII DPR, didampingi 7 staf pendukung, termasuk sekretaris tim, tenaga ahli dan tim TV Parlemen.

Anggota Komisi XII DPR Muhammad Rohid membenarkan bahwa pertemuan tersebut membahas pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) oleh PT Esun, selama satu dekade terakhir.

“Tadi pembahasannya soal pengelolaan limbah B3, data operasional dan sejauh mana penanganannya selama ini. Tapi soal hasil rapat, belum diputuskan. Masih dibahas di dalam,” ujar Rohid saat ditemui di lobi hotel.

Rohid juga mengungkapkan bahwa status perizinan PT Esun masih menjadi sorotan dan sedang didalami oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Usai wawancara dengan Rohid, wartawan didatangi petugas hotel diminta menyerahkan surat izin dan lapor sekuriti hotel. Dari sini terjadi lagi cekcok. sebelum akhirnya diarahkan untuk meninggalkan area pertemuan.

Pertemuan tertutup ini menimbulkan sejumlah pertanyaan publik, mengingat isu impor limbah elektronik selama ini kerap menuai kritik, karena berpotensi mencemari lingkungan dan melanggar ketentuan pengelolaan limbah berbahaya di Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Lingkungan Hidup batal menyegel PT Esun, perusahaan terduga importir limbah di Kota Batam, Senin (22/09/2025). Menteri Hanif Faisol Nurrofiq menerangkan, batalnya penyeggelah PT Esun karena masih dilakukan penyelidikan sehingga ada beberapa hal yang belum lengkap.

"Tadi kami sudah melakukan pertemuan dengan wali Kota Batam mengenai akan melakukan penyegelan, namun masih ada yang kurang lengkap dalam penyelidikan, kita batalkan," kata Hanif kepada wartawan di Batam.

Hanif menyebut, pihaknya tengah mendalami dugaan masuknya sampah berbahaya atau limbah B3 melalui salah satu perusahaan di Batam.

“PT Esun terindikasi melakukan pengolahan limbah berbahaya,” ungkap Hanif.

Menurutnya, kasus ini bermula dari laporan yang diterima pemerintah Indonesia melalui Jenewa. Laporan tersebut diteruskan oleh organisasi internasional Buzzel Action NGO yang selama ini aktif memantau peredaran limbah B3 lintas negara.

“Dalam laporan itu disebutkan, adanya indikasi sampah berbahaya yang masuk melalui pelabuhan di Batam,” jelasnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan pemerintah bersama Bea Cukai melakukan verifikasi di PT Esun, perusahaan yang diduga terlibat dalam aktivitas impor barang berisiko. Hanif menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam bila benar ditemukan pelanggaran.

“Kami tidak akan tinggal diam jika memang benar ada pelanggaran terkait limbah berbahaya,” tegasnya.

Ia menambahkan, penyelidikan lanjutan terus dilakukan oleh tim kementerian untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut. Jika terbukti, langkah tegas akan diambil sesuai ketentuan hukum.

“Kalau terbukti, perusahaan itu bisa saja kita segel,” ujarnya. Hanif menegaskan bahwa kunjungannya ke Batam juga merupakan komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.