Gubernur Jateng soal Posko Pengaduan MBG Nonstop: Harus Ada Orangnya

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan rencana pembentukan posko pengaduan di setiap Dinas Kesehatan kabupaten kota se-Jawa Tengah, untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Posko tersebut nantinya akan beroperasi selama 24 jam penuh.

“Jadi posko ini digunakan salah satunya untuk pengaduan. Dua, untuk melakukan pengecekan. Tiga, adalah tanggap kesegeraan apabila terjadi apa-apa. Jadi, posko ini kita gunakan sebagai media informasi berikut penetrasi, quick respons, apabila terjadi apa-apa,” ujar Luthfi kepada wartawan usai meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jebres, Solo, Rabu (8/10/2025).

Menurut mantan Kapolda Jawa Tengah itu, pendirian posko pengaduan di Dinas Kesehatan telah mendapatkan izin dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dia menambahkan, posko di Jawa Tengah nantinya akan menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.

“Posko Dinas Kesehatan ini untuk satu kali 24 jam, harus ada orangnya, dan ini wali kota/bupati sudah rapat kemarin,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Luthfi juga meninjau SPPG Jebres untuk memastikan kelayakan dapur yang telah memperoleh sertifikasi Laik Higienis Sanitasi (SLHS).

Dia menjelaskan, bila sebelumnya sertifikasi SLHS diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, kini kewenangan tersebut telah diberikan kepada Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten/kota.

“Yang gunanya (SLHS) adalah verifikasi, satu, inspeksi terhadap makanan, untuk dilabkan diuji di laboratorium 1 sampai 10 hari. Kemudian dilatihkan para karyawannya atau personelnya untuk cara menjamah makanan termasuk kandungan gizinya, dari Badan Gizi (BGN) juga ikut,” jelasnya.

Luthfi menegaskan, kerja sama antarinstansi tersebut menjadi bentuk jaminan keamanan bagi penerima manfaat MBG agar tidak lagi terjadi kasus keracunan makanan. Sosialisasi program ini juga telah dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Jawa Tengah.

“Termasuk kami juga melibatkan seluruh komponen di antaranya adalah di seluruh SPPG sudah punya WA grup, yang di dalamnya itu ada personel SPPG, kemudian perwakilan wali murid, kemudian perwakilan anak-anak, kepala sekolah, dan lain sebagainya termasuk ibu hamil, ibu menyusui di dalam grup itu akan terjadi adanya dialog dan interaktif,” tutur Luthfi.

Ia menambahkan, saat ini hampir 1.430 SPPG di Jawa Tengah telah beroperasi. Menurutnya, masukan dari masyarakat sangat penting agar pelaksanaan SPPG sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga.

“Kami sebagai perwakilan pemerintah pusat harus hadir, termasuk di masing-masing kabupaten/kota sudah mempunyai kearifan lokal sendiri-sendiri. Contoh, Wali Kota Solo dengan pasukan PKK-nya, ibu-ibu PKK ikut handarbeni, memiliki. Jadi ibu-ibu ikut ngicipi, ngecek sehingga kehadiran perempuan bisa membuat suasana lebih kondusif karena ini adalah (untuk) anak-anak,” ujarnya.