414 Dapur MBG Dicoret, Rp 311 Miliar Dikembalikan ke Kas Negara

Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menarik virtual account (VA) milik 414 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tercatat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut membuat sekitar Rp 311 miliar anggaran dikembalikan ke kas negara.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, ratusan dapur tersebut sebelumnya telah memiliki VA dan daftar penerima manfaat. Namun, setelah dilakukan penyisiran dan pemutakhiran data, diketahui dapur-dapur tersebut belum beroperasi.

“Ada dapur yang sudah ada VA-nya, ada daftar penerima manfaatnya, tapi sebetulnya dia belum beroperasi. Tapi sudah dihitung, tapi belum pernah dikasih,” kata Sudaryono seusai RDP bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9/2026) malam.

Atas temuan tersebut, BGN menarik VA dari 414 dapur. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk dapur-dapur tersebut turut ditarik dan sekitar Rp 311 miliar dikembalikan ke kas negara.

“Yang kemudian ada 414 dapur yang kemudian kami tarik VA-nya, ada 300 miliar, 311 miliar yang kemudian kami kembalikan ke kas negara,” ujarnya.

Selain mengevaluasi dapur SPPG, BGN memutakhirkan data penerima manfaat MBG menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dari proses tersebut, ditemukan sekitar 6 juta data penerima yang berkurang, termasuk akibat adanya penerima yang tercatat lebih dari satu kali.

Salah satu persoalan ditemukan pada santri yang terdata sebagai penerima manfaat di pesantren sekaligus tercatat sebagai siswa di sekolah.

“Ini setelah kita mutakhirkan pakai NIK, itu kemudian kita bisa saring ada 6 juta orang yang kemudian ternyata berkurang. Dengan berkurang kan artinya anggarannya berkurang,” kata Sudaryono.

Efisiensi tersebut turut berdampak pada pagu anggaran BGN untuk program MBG 2026. Pagu yang sebelumnya sebesar Rp 268 triliun kini menjadi sekitar Rp 229 triliun.

BGN masih melanjutkan proses penyisiran untuk memastikan data dapur dan penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemeriksaan juga mencakup kemungkinan adanya dapur yang tercatat telah beroperasi, tetapi sebenarnya belum menjalankan kegiatan.

Apabila ditemukan unsur pidana dalam pemeriksaan tersebut, BGN akan menurunkan inspektorat dan melaporkan temuan kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti.

“Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa,” ujarnya.