Suasana Batin Warga Pati Usai Bupati Naikkan PBB 250%: Pemerasan kepada Rakyat Kecil

Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan Bupati Pati Sudewo menaikan pajak PBB hingga 250% menuai protes keras dari masyarakat. Puncaknya ada insiden adu mulut antara massa dengan pejabat dan aparat Satpol PP Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terjadi di kawasan Alun-Alun Pati. 

Ketegangan ini bermula saat massa sedang menggalang donasi dana untuk persiapan unjuk rasa penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, pada Selasa (5/8/2025). 

Rencananya, aksi demo menolak kebijakan Bupati Pati ini digelar 13 Agustus 2025 mendatang. Untuk menarik simpati pengguna lalu lintas yang melintas di kasawan Alun-alun Pati, mereka mendirikan posko penghimpunan donasi di luar pagar sebelah barat Kantor Bupati Pati. 

Selain itu, membentangkan spanduk dan kotak kardus berisi ajakan donasi di depan sebuah mobil ambulan yang terparkir. Mereka juga memajang tumpukan kardus berisi air mineral di pinggir jalan. 

Aparat Satpol PP mndatangi posko dan meminta agar aksi penggalangan dana tersebut dipindahkan ke lokasi lainnya. Alasannya, kawasan Alun-alun Pati akan digunakan untuk rangkaian acara perayaan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati dan HUT ke-80 RI.

Satpol PP Pati pun berupaya menertibkan kegiatan itu. Aparat Satpol PP kemudian membawa kardus air mineral hasil donasi ke dalam truk milik aparat penegak Perda di Kabupaten Pati ini.

Praktis aksi sepihak yang dilakukan Satpol PP, memicu ketegangan di antara mereka. Karena emosi, koordinator massa aksi, Supriyono pun bergerak cepat menaiki truk Satpol PP dan mengeluarkan kardus-kardus air mineral hasil donasi.

Mendengar aksi ribut-ribut itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati Riyoso dan Plt. Kepala Satpol PP Pati Sriyatun, mendatangi lokasi. 

Karena tak terima kegiatannya dibubarkan, Ahmad Husein pun emosi. Ia saling tantang dan adu mulut dengan Plt Sekda Pati, Riyoso. Video ketegangan itu pun menyebar luas dan jadi bahan perbincangan hangat di masyarakat, sehingga isu soal kenaikan pajak PBB hingga 250% menuai sorotan publik secara nasional, bukan hanya di Pati.

Sementara itu, Bupati Pati Sudewo dalam keterangan resminya mengatakan, PBB Pati tidak pernah naik selama 14 tahun terakhir. Padahal, pihaknya tengah berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, seperti salah satunya pembenahan RSUD RAA Soewond

"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan Pasopati untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," katanya.

Sudewo kemudian membandikan PBB Kabupaten Pati yang hanya sebesar Rp29 miliar, sedangkan di Jepara yang menurutnya lebih kecil wilayahnya punya pendapatan dari PBB hingga Rp75 miliar.

"Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara. Kabupaten Rembang itu Rp50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Rembang. Kabupaten Kudus Rp50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Kudus," ujar Sudewo.

Bambang Riyanto, seorang Pengacara Publik di Pati saat dihubungi tim Regional Liputan6.com, Rabu (6/8/2025) mengatakan, kebijakan menaikan pajak PBB 250% disebutnya sebagai kebijakan yang tidak kreatif dan cenderung membebani masyarakat. 

"PAD tahun 2024 kurang lebih Rp29 miliar dan pada tahun 2025 menjadi Rp70-an miliar, memang dari sudut pandang pemasukan akan bertambah, tapi kurang tepat kalau saat sekarang (PBB dinaikan hingga 250%), karena cari kerja susah, pertanian dan perkebunan yg menjadi sektor utama penghidupan warga pati kurang di perhatikan," katanya.

Bambang juga menyoroti pemda Pati yang tidak melirik atau mencari PAD dari sektor lainnya, seperti pariwisata, mengingat Pati punya potensu wisata alam dan wisata buahnya.

"Itu bisa menambah PAD dan membantu masyarakat," katanya, sambil menyebutkan kebijakan menaikan pajak hingga 250% sebagai mencari tambahan pemasukan dengan cara yang paling mudah, tapi tidak memikirkan kondisi masyarakat.

Intinya, kata Bambang, masyarakat sangat keberatan dengan kebijakan kenaikan PBB. "Saat saya ketemu dan mendampingi masyarakat pinggiran seperti di Tumpang Desa Porangparing, mereka merasa ini seperti pemerasan kepada rakyat kecil," katanya. 

Bukan hanya kebijakan pajak yang menuai kontroversi, kebijakan 5 hari sekolah bagi siswa-siswi di Pati juga mendapat banyak pertentangan di masyarakat. Mengapa kebijakan itu mendapat banyak penolakan di masyarakat? Bambang Riyanto melihat hal ini sebagai poteni bahaya karena akan mematikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan madin pendidikan agama bagi generasi muda.

Bambang menyoroti isu kebijakan 5 hari sekolah tidak Bupati Pati yang tidak mempetimbangkan akar kebudayaan di wilayahnya sendiri. 

"Bagi kami negara ini berdiri kaum santri. Santrilah yang menjadi pioner kemerdekaan. Apabila kebijakan 5 hari di sekolah dipaksa diterapkan akan mengganggu pendidikan agama mereka di sore hari," katanya. 

Bambang merasa khawatir, kebijakan 5 hari sekolah di Pati akan berdampak ditutupnya banyak sekolah TPQ dan Madrasah, karena para siswa pasti sudah capek di sekolah sampai sore hari. 

Sementara itu tokoh Pati KH. Abdul Ghofarrozien dalam satu kesempatan diskusi publik telah mengingatkan empat hal sebelum kebijakan 5 hari sekolah diterapkan, antara lain konten dari kebijakan itu sendiri, komitmen para pihak yang bersinggungan, kapabilitas pelaksana dalam menyelenggarakan, dan kultur yakni kesesuaian dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat.

"Landasan yuridis kebijakan ini juga perlu dikritisi karena Permendikbud 23/2017 telah dikoreksi dengan Perpres No. 87/2017 bahwa penerapan hari sekolah harus mempertimbangkan SDM, sarana prasarana, kearifan lokal, dan tokoh agama/masyarakat," ujar Gus Rozien.

Sedangkan Gus Fadlullah menyampaikan bahwa tujuan pendidikan adalah proses ta’lim secara menyeluruh agar mampu menjalankan amanat sebagai Khalifah fi Al ardh atau pemimpin di bumi.

"Ki Hadjar Dewantara mengajarkan pendidikan yang memanusiakan manusia. Kebijakan 5 hari sekolah sudah berdasarkan penelitian lapangan atau sekadar pertimbangan pembuat kebijakan? Ini harus dilakukan kajian yang mendalam," katanya.

Ketua PGSI Jateng, Moh. Zein Adv telah lama mengikuti kebijakan 5 hari bahkan sejak 2015 ketika menjadi DPRD Jawa Tengah. Kebijakan ini harusnya opsional bagi satuan pendidikan yang sudah siap sekaligus ada kajian terhadap pihak-pihak yang terdampak.

"Setidaknya ada 9 alasan kenapa menolak 5 hari sekolah yaitu alasan psikologis, ekonomi, sarpras, akademik, vokasional non akademik, geografis, ketahanan keluarga, sosial, dan pendidikan karakter di Madin atau TPQ. Ini harus dipertimbangkan dengan matang," tegasnya.