Menteri Hanif Faisol Paksa Pemda Serius Tangani Sampah, Ingatkan Sanksi Administratif dan Pidana

Liputan6.com, Jakarta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan kepada para kepala daerah untuk menghentikan penimbunan sampah terbuka, tujuannya adalah sebagai upaya intik mengatasi krisis sampah nasional.

Hal itu dia sampaikan saat meresmikan Waste Crisis Center (WCC) di Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPSA) Cimenteng, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Kamis (31/7).

Peresmian ini menjadi langkah penting mengingat Indonesia saat ini menyandang status sebagai negara penghasil sampah laut terbesar kedua di dunia.

Hanif Faisol Nurofiq menyatakan, peresmian WCC ini merupakan bagian dari penegakan kembali Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

UU tersebut mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menghentikan praktik open dumping (penimbunan sampah terbuka) sejak tiga tahun setelah diterapkannya UU. Namun, praktik ini masih meluas di berbagai daerah.

"Kami telah memberikan surat paksaan pemerintah kepada hampir seluruh kabupaten/kota serta beberapa gubernur yang masih melakukan pengelolaan sampah dengan sistem open dumping," kata Hanif Faisol Nurofiq.

Pihaknya memberikan waktu enam bulan kepada bupati dan wali kota untuk bertransformasi. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada perbaikan, pemerintah akan memberikan sanksi administratif dan pidana satu tahun penjara sesuai dengan Pasal 114 UU Nomor 32 Tahun 2009.

"Kami akan menegakkan aturan ini dengan segala risikonya. Cukup sudah pengelolaan sampah yang tidak bertransformasi," tegasnya.

Salah satu inovasi teknologi di TPSA Cimenteng adalah pemanfaatan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF). Teknologi ini mengkonversi sampah menjadi bahan bakar alternatif yang dapat digunakan oleh industri.

Menurut Faisol, teknologi ini menjadi pilihan yang bijaksana karena lebih terjangkau dibandingkan waste to energy (sampah menjadi energi) yang biayanya bisa mencapai Rp1 juta per ton.

"Biaya pengolahan dengan RDF ini relatif murah, sekitar Rp300 ribu per ton. Angka ini masih ideal," jelasnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan dari PT Semen Jawa yang bersedia menjadi offtaker dengan mengkonversi batubara hingga 30 persen dari bahan baku sampah. Hal ini tidak hanya memecahkan masalah sampah, tetapi juga menciptakan ekonomi sirkular yang menguntungkan.

Menanggapi permasalahan sampah, Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, melaporkan bahwa timbulan sampah di Jabar mencapai 29 ribu ton per hari.

Herman mengatakan, Jabar memiliki target untuk mengurangi 30 persen sampah dan mengelola 70 persen sisanya.

"Kami punya target 30 persen (sampah) kita kurangi dan yang kita olah di 70 persen. Karena itu, hulu sampai hilir harus kita dorong, dan di hilir salah satunya pengembangan TPSA Cimenteng menjadi RDF," ujar Herman.

Selain itu, Herman juga menegaskan komitmen Gubernur Jawa Barat untuk menindak tegas pelanggaran lingkungan, termasuk alih fungsi lahan hutan lindung yang menyebabkan bencana alam.

"Gubernur sangat konsen dan akan menindak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan," sambung dia.