DPRD Jabar Sebut Kebijakan Rombel 50 Siswa Ancam Sekolah Swasta

Liputan6.com, Bandung - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan mengaku kurang setuju dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang menambah rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri menjadi 50 siswa per kelas.

Tak hanya mengganggu efektivitas proses belajar pada siswa, kebijakan tersebut juga akan berdampak pada sekolah swasta di Jawa Barat.

"Iya memang akan berpengaruh terhadap eksistensi sekolah swasta," kata Iwan dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis, 17 Juli 2025.

Iwan menuturkan, sekolah swasta selama ini hanya berharap dari limpahan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

"Mereka (sekolah swasta) pastinya hanya akan menerima limpahan murid dari yang tidak diterima di sekolah negeri dengan jumlah yang sedikit. Sekolah swasta kan sangat berharap dapat limpahan murid dari yang tidak bisa masuk sekolah negeri," ucapnya.

Alih-alih menambah jumlah siswa untuk mencegah angka putus sekolah, Iwan menilai lebih baik membangun ruang kelas baru dengan maksimal rombel 36 hingga 37 siswa per kelas, atau membangun unit sekolah baru. 

"Lebih baik menambah ruang kelas baru yang maksimal diisi sekitar 35 sampai 36 atau 37 siswa atau unit sekolah baru itu lebih baik," kata Iwan.

Selain itu, dia juga menyarankan Pemprov Jawa Barat untuk menyiapkan beasiswa pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dan tidak diterima di sekolah negeri. Menurutnya, langkah itu dapat menjadi win-win solution dari persoalan tersebut.

Pemprov Jawa Barat menambah kuota siswa per rombongan belajar maksimal 50 siswa per kelas. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka putus sekolah.

"Pak Menteri memberikan ruang agar jumlah siswa per rombel bisa ditingkatkan dari 36 menjadi 50, khusus untuk mengakomodasi anak-anak miskin. Sekarang sedang kita hitung kapasitasnya," ucap Sekda Herman Suryatman di Gedung Sate pada Rabu (18/7/2025).

Di sisi lain, Herman mengklaim Pemprov Jawa Barat akan memastikan tidak ada anak dari keluarga miskin yang mengalami putus sekolah.

"Pak Gubernur sudah audiensi langsung dengan Pak Menteri Pendidikan. Intinya, jangan sampai ada satu pun anak dari keluarga miskin yang tidak bisa melanjutkan sekolah," tandasnya.

Adapun untuk sekolah swasta, Herman menyebut pihaknya akan mengoptimalkan bantuan melalui program Bantuan Pendidikan Menengah Universal yang akan disalurkan secara langsung kepada siswa dari keluarga tidak mampu.

"Kita ingin memastikan mereka tetap bisa sekolah, di negeri atau di swasta, negara tetap hadir," pungkas Herman.

Herman lantas menyoroti kasus siswa di Cirebon yang melakukan upaya percobaan bunuh diri lantaran tak mampu membeli perlengkapan sekolah.

"Salah satu pemantik kan kasus di Cirebon, kita prihatin, bagaimana anak ingin membeli perlengkapan sekolah, ingin melanjutkan tapi satu dan lain hal orang tua terkendala, sampai seperti itu (percobaan bunuh diri). Itu tidak boleh terjadi (lagi)," tegas Herman.

Penulis: Arby Salim