Aturan Baru Pupuk Subsidi: Tebus Digital, Petani Kini Lebih Mudah Dapatkan Pupuk

Liputan6.com, Lampung - PT Pupuk Indonesia (Persero) terus memperkuat langkah transformasi digital dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Upaya itu dilakukan guna memastikan penyaluran pupuk subsidi lebih tepat sasaran dan minim penyimpangan.

Salah satunya melalui sosialisasi implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 dan program tebus bersama pupuk subsidi yang digelar di Kampung Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (14/5/2025).

Senior Manager Regional 1B PT Pupuk Indonesia, Ikdul Jumai, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengembangkan sejumlah terobosan baru untuk mempermudah petani mengakses pupuk subsidi, salah satunya dengan melakukan peningkatan fitur pada aplikasi i-Pubers.

"Melalui digitalisasi ini, proses pemesanan yang sebelumnya dilakukan manual di kios kini dapat dilakukan secara digital. Aplikasi ini juga memungkinkan pengawasan distribusi pupuk dari tingkat distributor hingga ke kios dan petani dengan lebih transparan," ujar Ikdul.

Namun demikian, Ikdul menegaskan bahwa saat ini PT Pupuk Indonesia hanya melayani petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Meski begitu, dengan adanya pembaruan aplikasi, petani yang belum masuk RDKK kini dapat mendaftar secara online untuk mendapatkan pupuk subsidi.

Program digitalisasi itu sebelumnya sudah diterapkan di Madiun, Jawa Timur, dan kini diperluas ke Lampung Tengah.

"Kami pastikan, dalam masa transisi ini, tidak akan ada isu kelangkaan pupuk di kios. Di Lampung Tengah, alokasi pupuk dalam satu tahun mencapai 214 ribu ton untuk jenis urea hingga pupuk organik," ungkapnya.

Sebagai bentuk penghargaan kepada petani, PT Pupuk Indonesia juga mengadakan program undian berhadiah bagi petani yang ikut serta dalam program tebus bersama pupuk subsidi.

Langkah PT Pupuk Indonesia dalam mempermudah akses pupuk subsidi diapresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah, Jumali, mengatakan program tersebut sangat membantu petani dalam mendapatkan pupuk subsidi tanpa kendala.

"Kami sangat berterima kasih atas inisiatif PT Pupuk Indonesia. Harapan kami, ke depan tidak ada lagi keluhan petani terkait ketersediaan pupuk," jelasnya.

Dia menyebutkan, Kabupaten Lampung Tengah merupakan penyumbang produksi pangan terbesar di Provinsi Lampung, dengan luas tanam mencapai 206 ribu hektare dan produksi rata-rata 6,8 ton per hektare.

"Tahun ini target luas tanam kami sebesar 84 ribu hektare. Semoga pupuk selalu tersedia, cuaca mendukung, dan harga komoditas menguntungkan agar petani kita semakin sejahtera," terang dia.

Di sisi lain, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, M. Ilham Setiawan Bahri, menyoroti rendahnya laporan dari petani terkait masalah pupuk subsidi. Menurutnya, karakter petani di Indonesia yang cenderung menyimpan masalah menjadi salah satu faktor utama.

"Sampai saat ini, kami belum menerima laporan dari petani terkait kendala pupuk subsidi di Lampung. Mereka biasanya memendam masalah sendiri," bebernya.

Ia menjelaskan, Ombudsman memiliki dua peran penting dalam pengawasan distribusi pupuk subsidi. Pertama, sebagai lembaga penerima laporan masyarakat, dan kedua, sebagai lembaga yang proaktif melakukan belanja informasi di lapangan maupun melalui media.

Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas, Ilham mengungkapkan bahwa Ombudsman mendorong skema penebusan pupuk subsidi secara berkelompok dan menggunakan KTP.

"Langkah ini mempermudah petani dalam mengakses pupuk subsidi, sekaligus meminimalisir kesulitan administrasi di lapangan," dia memungkasi.