Reaksi Dedi Mulyadi Usai Dituding Langgar HAM karena Kirim Anak Nakal ke Barak Militer

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberi tanggapan soal tudingan dirinya melanggar hak asasi manusia (HAM) karena mengirim anak-anak yang dinilai berperilaku nakal untuk mengikuti pendidikan karakter di barak militer. 

"Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak," kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram miliknya @dedimulyadi71 pada Sabtu, 10 Mei 2025.

Menurut Dedi, hal tersebut merupakan bagian dari risiko yang harus dihadapinya saat berupaya menciptakan masa depan baik bagi anak-anak Jawa Barat.

"Saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat," tutur dia.

Untuk itu, Dedi mengajak seluruh pihak yang khawatir apabila terjadi pelanggaran HAM dalam upaya pembenahan karakter itu untuk ikut turun tangan secara langsung.

"Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan. Silakan menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menampung antrean remaja yang sudah didaftarkan oleh orangtuanya ke Dnas Pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Barat yang hari ini ngantre menunggu giliran proses pendidikan," ucapnya.

Dedi menilai, keikutsertaan seluruh pihak dapat meringankan tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, termasuk dirinya dan para kepala daerah. Dengan demikian, Dedi mengaku dapat fokus menangani persoalan lain.

"Untuk itu, kami dengan tangan terbuka menerima uluran tangan bapak dan ibu semua, barangkali rumahnya, yayasannya, lembaga pendidikannya, kantor pengacaranya, bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak yang berperilaku khusus atau berperilaku istimewa. Saya tunggu ya," tandasnya.

Simak Video Pilihan Ini:

Sebelumnya, seorang wali murid asal Bekasi mengadukan Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Aduan tersebut dilaporkan wali murid itu bersama kuasa hukum dari LBH Pendidikan Indonesia pada Kamis, 8 Mei 2025. Dedi Mulyadi diduga melakukan pelanggaran HAM karena kebijakannya mengirim anak nakal ke barak militer.

"Saya selaku orangtua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini sarat dengan dugaan pelanggaran HAM," kata Adhel Setiawan, salah satu wali murid.

Penulis: Arby Salim