Eks Pj Wako Pekanbaru dan 2 Bawahannya Didakwa Tilap APBD Miliaran Rupiah

Liputan6.com, Pekanbaru - Eks Penjabat Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa bersama mantan Sekretaris Daerah Indra Pomi Nasution dan mantan Plt Kabag Umum Novin Karmila jalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. 

Ketiganya didakwa Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) bersama-sama memotong anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru senilai Rp8,9 miliar.

JPU KPK Meyer Volmar Simanjuntak menjelaskan dari pencairan Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) APBD/APBD Perubahan (APBD-P) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024.

Dari Rp8,9 miliar lebih itu, Eks Penjabat Wali Kota Risnandar Mahiwa menerima uang Rp2,9 miliar lebih. Sementara terdakwa Indra Pomi Nasution menerima uang Rp2,4 miliar lebih dan Novin Karmila, menerima Rp2 miliar lebih.

Satu lagi, Nugroho Dwi Putranto alias Untung yang merupakan ajudan Risnandar juga menikmati aliran uang haram Rp1,6 miliar.

JPU KPK menjelaskan, korupsi terjadi pada Mei hingga Desember 2024. Saat itu, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru mencairkan GU sebesar Rp26.548.731.080,00 dan TU sebesar Rp11.244.940.854,00. Setiap kali pencairan, Novin Karmila melaporkan kepada Risnandar Mahiwa.

Selanjutnya, Risnandar meminta Indra Pomi Nasution menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Risnandar dan Indra meminta meminta Harianto selaku Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Pekanbaru untuk memprioritaskan pencairan dana Sekretariat Daerah.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Hal ini dilakukan karena mereka telah mengetahui bahwa sebagian dana yang cair akan mereka terima. Setelah pencairan dana, Novin Karmila mengarahkan Darmanto selaku bendahara pengeluaran pembantu untuk melakukan pemotongan dan menyerahkan uang tersebut kepadanya.

Kemudian, Novin Karmila mendistribusikan uang hasil pemotongan tersebut kepada Risnandar Mahiwa, Indra Pomi Nasution, Nugroho Adi Triputranto serta sebagian untuk dirinya sendiri.

Uang yang dikorupsi para tersangka diterima secara tunai dan transfer. Salah satu contohnya, Risnandar Mahiwa menerima uang tunai di rumah dinasnya menerima transfer dana untuk pembayaran jahit baju istrinya sebesar Rp158.495.000,00 yang juga bersumber dari dana GU dan TU.

Atas perbuatannya, Risnandar Mahiwa dan dua lainnya didakwa melanggar Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1

KUHP.