Demo HUT Kabupaten Serang Berujung Ricuh, Mahasiswa Jebol Pagar Kantor Bupati

Mahasiswa Jebol Pagar dan Masuk Gedung Pemkab Serang. (08/10/2024). (Yandhi Deslatama/Liputan6.com).

Liputan6.com, Serang - Tepat di ulang tahunnya ke-498 tahun, gelombang demonstrasi meramaikan Pendopo Kabupaten Serang, Banten. Setidaknya ada tiga kelompok mahasiswa yang berdemonstrasi, yakni Aliansi Mahasiswa Kabupaten Serang Bersatu (AMKSB) yang berisikan organisasi primordial, HMI MPO dan PMII.

HMI MPO berniat ingin bakar ban di depan kantor Pemkab Serang tidak jadi dilakukan, karena ditemui oleh Ratu Tatu Chasanah, selaku Bupati Serang. Kemudian massa aksi dari PMII berorasi di depan kantor pemerintah itu, usai mahasiswa hijau hitam pulang.

Bawaslu Banten Terima Laporan Dugaan Penggunaan Rumah Dinas Bupati Serang Jadi Posko Pemenangan

Massa aksi terakhir dari AMKSB datang dan langsung mendobrak pagar di depan kantor DPRD Kabupaten Serang, yang bersebalahan dengan gedung Bupati Serang. Saat pagar utama di jebol, sempat terjadi kericuhan antara Satpol PP dengan mahasiswa, aksi saling dorong dan pukul pun sempat terjadi.

"Masih banyak permasalahan di berbagai sektor pada era kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah selama 10 tahun, serta pejabat legislatif DPRD selama 5 tahun yang tidak pernah selesai dan semakin buruk, misalnya permasalahan stablilitas ekonomi, infllasi, pengangguran, kesehatan, pendidikan, lingkungan, infrasturktur, alih fungsi lahan, perampasan lahan, reformasi birokrasi belum terlaksana sepenuhnya," ujar Abroh, Humas AMKSB, Selasa (8/10/2024).

Para mahasiswa kompak menyoroti berbagai peristiwa di masyarakat, seperti sampah yang menumpuk di banyak titik, dugaan korupsi alih fungsi lahan Situ Ranca Gede yang kini ditangani Kejati Banten, pengangguran, angka kematian ibu dan anak, fasilitas pendidikan hingga kesehatan yang di rasa belum memadai.

Menurut mahasiswa, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten pada 2023 sebesar 9,94 persen, meski memiliki 362 perusahaan. Kemudian pada 2023 hanya tersedia 1.163 lowongan kerja, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Lebak, sebanyak 2.187 loker yang hanya memiliki 42 perusahaan.

"Kabupaten Serang mengalami darurat sampah dan darurat pencemaran limbah industri, di perparah dengan tidak adanya TPSA di Kabupaten Serang, menjadi bukti kegagalan Pemkab Serang di sektor lingkungan," terangnya.

Meksi berstatus sebagai daerah agraris dan memiliki banyak lahan pertanian, mahasiswa menuding terjadi monopoli hingga permainan harga mulai dari bibit, pupuk hingga penjualan hasil tani. Sehingga tidak mampu mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Serang.

"Kemudian distribusi bantuan yang di monopoli, harga produk yang di monopoli mengakibatkan tidak sejahteranya petani di Kabupaten Serang," jelasnya.

2 dari 2 halaman

Isu Mahasiswa Sudah Dijawab Bupati Serang

Mahasiswa Bentrok dengan Satpol PP Kabupaten Serang. (Selasa, 08/10/2024). (Yandhi Deslatama/Liputan6.com).

Massa aksi dari HMI dan PMII sempat ditemui oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah dan Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum. Berbeda halnya dengan massa aksi dari AMKSB, yang langsung menjebol pagar utama saat HUT Kabupaten Serang ke-498 masih ramai.

Massa aksi hanya ditemui oleh Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum. Alasannya, massa aksi dari AMKSB tidak mau bergabung dengan barisan demonstran lainnya, lantaran isu yang dibawa memiliki kesamaan.

"Dari temen mahasiswa bisa duduk bareng dengan HMI, PMII, biar jawabannya tidak di ulang dan saya tahu semalem teklap nya dimana dan isu nya sama, dan kenapa enggak bareng-bareng aja, biar menyuarakan aspirasinya sama. Kita apresiasi apa yang dilakukan temen-temen terhadap bentuk kepedulian terhadap Kabupaten Serang," ujar Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, di lokasi yang sama, Selasa (8/10/2024).

Politisi Golkar itu memastikan bahwa seluruh isu dan pertanyaan yang digaungkan mahasiswa telah dijawab oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah. Bahrul Ulum juga mengajak massa aksi berdiskusi dengan DPRD untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Menurut Bahrul Ulum, tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyatnya.

"Tidak ada pemerintah yang tidak ingin mensejahterakan masyarakatnya. Bahkan visi misi bupati dan Pak Pandji itu ingin mensejahterakan masyarakat," jelasnya.