Tegas Tolak Undang-Undang Cipta Kerja, Said Iqbal: 5 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional

Disebutkan Said Iqbal, aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut berlangsung damai dan tertib. Aksi ini di Sumut merupakan provinsi ke-9, dan dilakukan secara berkelanjutan di Indonesia.

"Dari sejumlah gelombang aksi, Sumut ini provinsi ke sembilan, dan beberapa kali di Jakarta. Termasuk di depan Kantor Mahkamah Konsitusi," sebutnya.

Dikatakan Said Iqbal, hanya Partai Buruh yang merupakan satu-satunya partai politik di Indonesia mengajukan judisial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konsitusi (MK).

Tuntutannya meminta kepada pemerintah dan DPR mencabut Undangan-Undangan Cipta Kerja. Kemudian, meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar uji formil dilakukan Partai Buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dicabut dan tidak berlaku.

Dalam uji materi di MK, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama 11 menteri lainny, serta anggota DPR RI lain absen dalam sidang tersebut saat dimintai keterangan.

"Kami menyayangkan Menko Perekonomian sebagai otak pembuat Undang-Undang Cipta Kerja tidak hadir bersama 11 menteri lainnya. Kami mengatakan Menko Perekonomian dan 11 menteri serta anggota DPR pengecut dan munafik," tegasnya.

Said Iqbal mengajak kaum buruh di Indonesia dan generasi z yang orang tuanya sebagai pekerja buruh untuk tidak memilih 9 partai politik saat ini yang menduduki kursi di DPR RI.

"Termasuk dua partai politik menolak, juga tidak hadir. Beraninya sidang-sidang di tempat hotel mewah. Karena ada uang saku, mereka datang berbondong-bondong. Tapi ke MK mereka tidak hadir," ucapnya.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, berharap Gurbernur Sumut, Edy Rahmayadi, dan DPRD Sumut mendengar suara rakyat, dan ikut serta menolak Undang-Undang Cipta Kerja.