Serdadu-Serdadu Pembawa Jahanam di Jambo Keupok Aceh

Apa yang terjadi di Jambo Keupok menurut Komnas HAM dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan catatan, perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil”. Ini mengacu pada pasal 7 juncto 9 UU No. 26 Tahun 2000.

Namun, pembantaian di Jambo Keupok baru diakui sebagai pelanggaran HAM berat pada 11 Januari 2023. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Secara keseluruhan, pernyataan ini ditujukan untuk 12 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia kurun waktu 1965–2003. Tiga di antaranya terjadi di Aceh sewaktu militerisme diberlakukan di provinsi itu dalam rangka merespons gerakan separatisme.

Pernyataan Jokowi merupakan tindak lanjut dari Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) yang Berat Masa Lalu. Tim ini melahirkan 11 rekomendasi. Di antaranya menyampaikan pengakuan penyesalan dan memulihkan hak korban. Seperti yang baru saja dilakukan.

Selanjutnya, Jokowi menerbitkan Keppres No. 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat, dan Inpres 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Tim PPHAM. Keduanya ditetapkan pada Maret 2023.

Beleid tersebut tidak serta-merta diterima. Awal pembentukannya, formasi tim PPHAM dipertanyakan. Tim kecil tersebut diisi oleh sejumlah nama kontroversial. Seperti, Wakil Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal (Purnawirawan) Kiki Syahnakri, eks Ketua pelaksana Simposium Anti-Partai Komunis Indonesia pada 2016 lalu.

Selanjutnya, ada mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negera (BIN) As’ad Said Ali. Nama orang ini sempat mencuat dalam kasus pembunuhan Munir.

Korban tragedi Simpang KKA via Forum Komunikasi Korban dan Keluarga Korban Tragedi Sp. KKA (FK3T-SP KKA) bahkan menolak langkah nonyudisial yang maujud melalui keppres. Pemulihan yang diajukan Jokowi dinilai terlalu digadang-gadangkan. Padahal, hal itu wajib dilakukan sekalipun tanpa keppres.

”Keppres ini tidak tepat dan tidak berkenan di hati kami. Andai pun pemerintah ingin melakukan reparasi (pemulihan) terhadap korban dan keluarga korban silakan saja, tetapi tidak harus direalisasikan melalui keppres," kata salah satu korban Sp. KKA, Safri Ilyas, dalam rilis yang dikeluarkan pada November tahun lalu.

Korban Simpang KKA lainnya, Murtala, merasa ragu. Mekanisme nonyudisial tidak menghasilkan keputusan hukum yang mengikat serta berkeadilan. Selain itu, berpotensi melanggengkan impunitas karena berorientasi pada peristiwa dan kerugian korban sementara pelaku tidak tersentuh sama sekali.

"Apabila (keppres) kami terima nanti, kami takut akan dikhianati. Kami takut pemerintah tidak berniat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh melalui Pengadilan HAM Ad Hoc," tegas Murtala dalam rilis yang sama.

Peristiwa Simpang KKA sendiri terjadi pada tahun 1999. Tepatnya di bulan yang sama ketika peristiwa Jambo Keupok terjadi. Pada 3 Mei lalu, komunitas korban dan keluarga korban menggelar aksi di lokasi tentara memberondong kerumunan warga yang menyebabkan puluhan orang tewas 24 tahun silam.

Di atas spanduk yang mereka bentang tertulis, "24 tahun perjuangan penyelesaian pelanggaran HAM, berkeadilan dan bermartabat bukan penyelesaian setengah hati". Dengan kalimat penegasan di bawahnya berbunyi, "kami menanti Pengadilan HAM ad hoc".

Hal senada diutarakan Syahar Banu. Perempuan di Divisi Pemantauan Impunitas KontraS ini turut hadir dalam peringatan 20 tahun tragedi Jambo Keupok, Rabu (17/5/2023). Menurutnya, andai kata negara hendak melakukan pemulihan, maka harus berupa pemulihan individual dan kolektif yang bermartabat. Juga menyentuh seluruh korban, keluarga korban, termasuk warga Jambo Keupok.

"Dan jangan lupa juga, pemulihan tersebut harus sejalan dengan upaya pencarian keadilan lewat jalur yudisial dan jaminan tidak berulangnya peristiwa. Misalnya dengan meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Orang Secara Paksa," ujar Banu.

Serangan ke Jambo Keupok terjadi di masa transisi. Yakni menjelang berakhirnya Operasi Militer Terbatas (OMT) atau hanya beberapa hari sebelum Darurat Militer (DM) ditetapkan di Aceh pada 19 Mei 2003. Mengingat pembantaian di Simpang KKA juga terjadi di bulan yang sama pada 1999, rasa-rasanya Mei adalah bulan berkabung bagi orang Aceh.

Ini ditegaskan kembali oleh KontraS Aceh dalam diskusi bertajuk Refleksi 20 Tahun Penetapan Darurat Militer di Aceh yang digelar di halaman kantor organisasi kemanusiaan itu pada Jumat (19/5/2023). "Refleksi ini bukan hanya tentang darah yang tumpah tetapi juga keseriusan negara dalam hal pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu," tegas Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna kepada Liputan6.com.

Menurut Azharul, rekomendasi pemulihan yang dipersoalkan sebagian korban menandakan bahwa terdapat sesuatu yang salah di dalam langkah yang sedang diambil oleh pemerintah. Terutama berkaitan dengan pendekatannya. "Padahal, kalau pendekatannya menggunakan pendekatan berbasis hak, tentulah tak jadi soal bagi korban".

Tidak diikutsertakannya KKR Aceh dalam skema pemulihan nasional mempertegas hal tersebut. Ini tampak dari keengganan pemerintah untuk menggunakan data korban pelanggaran HAM masa lalu yang ditangani oleh lembaga itu, kata Azharul.