Menteri Tito Minta Kemendagri Konsisten Lanjutkan Pengendalian Inflasi di Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan arahan dalam rapat evaluasi kinerja di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (26/4/2023). Mendagri menyoroti pengendalian inflasi di daerah-daerah.

Dalam arahannya, Mendagri mengapresiasi kinerja jajarannya dalam menjalankan tugas yang diemban sepanjang kuartal pertama 2023. Hal itu seperti upaya pengendalian inflasi di daerah yang terbilang terkendali. Dibanding sejumlah negara lainnya, inflasi di Indonesia menempati peringkat yang terbilang bagus dan terkendali.

Mendagri menyampaikan belum lama ini berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo salah satunya membahas pengendalian inflasi. Presiden mengapresiasi upaya pengendalian yang dilakukan Kemendagri. Presiden pun meminta agar langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah terus dilakukan secara konsisten.Kemendagri setiap minggu selalu mengadakan rapat pengendalian inflasi di daerah yang diikuti seluruh Forkompinda se Indonesia . “Untuk masalah inflasi ini saya memang sudah menunjuk leading sektornya adalah Pak Irjen karena kaitannya lebih banyak ke masalah pengendalian daerah-daerah,” ujar Mendagri.

Meski begitu, lanjut Mendagri, komponen Kemendagri lainnya seperti Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), serta Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) juga harus tetap berkontribusi dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Di lain sisi, Mendagri menekankan perlunya jajaran Kemendagri untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024. Hal itu termasuk mendukung penyelenggara pemilu dalam menyukseskan gelaran tersebut. Misalnya mendata penyelenggara Pemilu di daerah yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah (Pemda).

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga diarahkan agar terus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, utamanya mengenai pembaruan data pemilih.

Mendagri menyebutkan, ada empat indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan pemilu, yaitu pemilu berjalan aman dan lancar sesuai aturan; tingginya partisipasi pemilih; tidak ada konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama kekerasan; serta pemerintahan, baik pusat dan daerah, tetap berjalan lancar.