Publik Diminta Kawal Penetapan Batas ZEE dengan Vietnam

Dia menegaskan, DPR sesuai tupoksinya harus mengawasi dan mengawal serta memastikan proses perundingan dengan Vietnam ini tidak sedikitpun merugikan kepentingan nasional kita.

Fahira menandaskan bahwa Indonesia tidak boleh kehilangan wilayah laut dan potensi sumber daya ikan dalam perundingan ini.

Pasalnya, maraknya IUU fishing yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia mulai dari dampak ekologis, dampak ekonomi, dan citra Indonesia di dunia internasional.

Patut diakui bahwa penegakan hukum dan regulasi perikanan Indonesia masih lemah. Kondisi inilah yang membuat kapal asing berani melanggar kedaulatan salah satunya di Natuna.

Akibatnya, nelayan menjadi semakin terpuruk karena di pesisir harus berhadapan dengan kapal cantrang dan di laut lepas Natuna Utara berhadapan dengan kapal asing pencuri ikan.

“Saya meminta, pemerintah Indonesia tegas dalam masalah tersebut, karena kita memiliki wewenang dan kewajiban utama mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya ikan (SDI) di ZEE Indonesia,” sambung Fahira Idris.

Fahira Idris menekankan, tidak bisa nelayan dibiarkan sendiri menjaga kepentingannya. Ini tugas dan kewajiban Pemerintah.

Dia juga meminta Pemerintah Indonesia berkomitmen tinggi memprioritaskan kepentingan nasional termasuk dalam pengelolaan ZEE Indonesia dalam hal ini yang berbatasan dengan Vietnam.

Termasuk di dalamnya terus melakukan peningkatan kapasitas dan kemampuan nelayan Indonesia baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan pendekatan pendidikan, pelatihan, dan inovasi teknologi penangkapan ikan yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan.